Pemprov Kalsel Perkuat Integrasi Pemerintahan Digital, Hindari Tumpang Tindih Aplikasi Pemerintah

BANJARBARU, dnusantarapost.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong integrasi aplikasi dan data pemerintahan serta pemerataan infrastruktur digital untuk mempercepat transformasi pemerintahan digital di daerah. Upaya tersebut menjadi fokus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan yang berlangsung pada 17–18 November 2026.

Rakerda bertema Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital (PEMDI) pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut digelar di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengapresiasi pelaksanaan Rakerda sebagai forum evaluasi dan konsolidasi untuk menyelaraskan penyelenggaraan pemerintahan digital di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Syarifuddin, transformasi digital tidak dapat hanya mengandalkan Diskominfo. Keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan agar sistem pemerintahan dan layanan publik dapat terintegrasi.

“Pemerintahan digital kita perlukan untuk mempercepat proses administrasi, mempermudah akses pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menyediakan dasar data bagi kebijakan pembangunan. Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh proses birokrasi yang panjang hanya karena sistem yang kita miliki belum terintegrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengembangan pemerintahan digital di daerah harus mengacu pada kebijakan nasional, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Selain keselarasan kebijakan, Syarifuddin menyoroti tantangan infrastruktur digital, terutama wilayah yang belum terjangkau sinyal, keterbatasan akses internet, dan jaringan intra pemerintah yang belum berfungsi optimal.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun. Pengembangan aplikasi dengan fungsi serupa perlu dihentikan dan diarahkan pada sistem yang terintegrasi.

“Kita tidak memerlukan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sistem yang dapat saling bertukar data. Tata kelola data juga perlu dibenahi melalui standardisasi, validasi, serta pemanfaatan data statistik sektoral dan berbagi pakai antarperangkat daerah,” tegasnya.

Syarifuddin juga mengingatkan bahwa peningkatan layanan digital harus diikuti penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi masyarakat. Hal tersebut mencakup manajemen risiko, peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi aparatur, serta kesiapan dalam menangani insiden siber.

Selain aspek teknologi, komunikasi publik dinilai menjadi bagian penting dalam transformasi digital. Upaya tersebut meliputi keterbukaan informasi, keterpaduan penyebarluasan informasi pemerintah, peningkatan literasi digital, serta penanganan informasi yang tidak benar.

“Keberhasilan transformasi digital harus diukur dari mutu pelayanan publik dan kemudahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari jumlah aplikasi yang dibangun,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan Rakerda menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan menyelaraskan enam agenda utama penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Enam agenda tersebut meliputi penguatan infrastruktur digital, penyelenggaraan Satu Data, penyederhanaan dan integrasi aplikasi pemerintahan, penguatan sistem keamanan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan narasi komunikasi dan informasi publik.

“Melalui enam agenda tersebut, kita menekankan pentingnya kolaborasi dengan kabupaten/kota. Harapannya, di tengah kondisi efisiensi anggaran, kita dapat lebih bersinergi dan efisien dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2027,” ungkap Muslim.

Menurutnya, sinergi lintas pemerintah daerah diperlukan agar program yang direncanakan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam laporan panitia, Sekretaris Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Mashudi, menjelaskan bahwa Rakerda diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi urusan komunikasi dan informatika antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan, forum tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan, mengevaluasi pelaksanaan program, serta merumuskan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang dapat dilaksanakan bersama.

“Di tengah perkembangan transformasi digital pemerintahan, diperlukan kesamaan arah kebijakan, keterpaduan perencanaan, serta kolaborasi lintas pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Mashudi menambahkan, Rakerda berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, dengan melibatkan peserta secara langsung maupun daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Diskominfo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan sesuai bidang dan urusan masing-masing.

Menurut Mashudi, pelaksanaan secara hibrida merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi substansi pembahasan dan tujuan kegiatan.

“Melalui Rakerda ini, kita ingin menyelaraskan berbagai permasalahan dan isu utama urusan komunikasi dan informatika di Kalimantan Selatan. Harapannya, dapat dirumuskan rekomendasi serta langkah konkret untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah dalam mewujudkan pemerintahan digital di daerah,” katanya.

Adapun hasil yang diharapkan dari Rakerda tersebut meliputi kesamaan persepsi dan komitmen antarpemerintah daerah, identifikasi permasalahan serta kebutuhan prioritas setiap bidang, penyusunan rekomendasi strategis, dan penyelarasan program serta kegiatan untuk mendukung perencanaan pembangunan tahun 2027.

Rakerda juga diharapkan menghasilkan rencana aksi yang dilengkapi penanggung jawab dan target waktu pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan berkala agar setiap kesepakatan dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. (Alf)

Pos terkait