BANJARBARU, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mulai mengarahkan pengembangan wilayah Kecamatan Astambul dan Martapura Timur melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis agrobisnis dan mitigasi bencana.
Dua kecamatan tersebut diproyeksikan menjadi kawasan pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan, sekaligus memperhatikan kondisi wilayah yang rawan banjir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea mengatakan, penyusunan RDTR harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat setempat, agar rencana tata ruang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Konsultasi Publik I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang digelar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar di Novotel Banjarbaru, Rabu (11/11/2026) pagi.
Yudi berharap, forum tersebut dapat menghimpun berbagai masukan konstruktif dari perangkat daerah dan masyarakat di Kecamatan Astambul serta Martapura Timur.
Menurutnya, RDTR memiliki kedudukan penting karena menjadi salah satu dasar hukum dalam menentukan arah pembangunan wilayah, termasuk pengaturan pemanfaatan ruang dan penerbitan perizinan.
“Karena secara dasar hukumnya akan mengikat nanti kepada perencanaan pembangunan ke depan, terkait dengan perizinan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengembangan kedua kecamatan diarahkan pada sektor agrobisnis, terutama peningkatan kawasan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
Selain potensi ekonomi, pemerintah daerah juga mempertimbangkan karakteristik wilayah yang memiliki kerawanan bencana banjir. Karena itu, pengaturan tata ruang diharapkan mampu mengarahkan pembangunan agar tidak mengabaikan aspek keselamatan lingkungan.
“Tidak ada lagi kawasan-kawasan yang kita bangun ini langsung terdampak nanti terhadap bencana di wilayah kita,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar Iwan Junaidi mengatakan, konsep agrobisnis pada RDTR Astambul dan Martapura Timur juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, penyusunan dokumen tersebut turut mempertimbangkan potensi bencana alam, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menjadi tantangan di kedua wilayah.
Iwan menyebutkan, penyusunan RDTR untuk Astambul dan Martapura Timur dilaksanakan pada 2026. Selanjutnya, pemerintah daerah akan melanjutkan penyusunan dokumen serupa di kecamatan lain yang belum memiliki RDTR.
“Dengan adanya tersusun RDTR ini, kita dapat melakukan pembangunan ke depan sesuai dengan kearifan lokal di daerah-daerah tersebut,” harapnya.
Kegiatan konsultasi publik dan FGD tersebut turut melibatkan perwakilan Kementerian ATR/BPN, aparat desa, pemerintah Kecamatan Astambul dan Martapura Timur, instansi vertikal, serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). (tata)
