MARTAPURA, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Banjar mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyesuaian ini mencakup 10 materi pokok, mulai dari keterwakilan perempuan hingga penguatan fungsi dan kapasitas anggota BPD.
Usulan perubahan tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018, Rabu (11/11/2026).
Habib Idrus yang menyampaikan penjelasan mewakili Bupati Banjar mengatakan, revisi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, membawa sejumlah perubahan substansial yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan pelaksanaan tugas BPD.
“Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Habib Idrus.
Ia menjelaskan, penyusunan perubahan Perda tersebut tidak hanya berpedoman pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa di lapangan.
Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat diterapkan secara efektif serta sesuai dengan karakteristik pemerintahan desa di Kabupaten Banjar.
Adapun 10 materi pokok yang masuk dalam Raperda perubahan tersebut meliputi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, masa keanggotaan dan periodisasi, persyaratan calon anggota, pemberhentian dan pemberhentian sementara, serta mekanisme penggantian antarwaktu (PAW).
Selain itu, perubahan juga mengatur hak anggota BPD, penghargaan purnatugas, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, larangan dan kode etik, hingga pembinaan serta peningkatan kapasitas anggota BPD.
Melalui pembaruan regulasi ini, Pemkab Banjar berharap kedudukan dan fungsi BPD semakin kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Termasuk dalam mengawal pembangunan serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Paripurna Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Banjar. Rapat dipimpin Ketua DPRD H Agus Maulana bersama unsur pimpinan lainnya dan dihadiri Wakil Bupati Banjar, jajaran eksekutif, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (tata)
