MARTAPURA, dnusantarapost.com – Penetapan manuskrip peninggalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) 2026 menjadi salah satu capaian penting Kabupaten Banjar dalam pelestarian warisan intelektual dan sejarah daerah.
Pengakuan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI tersebut sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Banjar sebagai salah satu pusat perkembangan keilmuan Islam di Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Banjar Hj Kencana Wati mengatakan, penetapan tersebut merupakan hasil dari upaya pelestarian dan penyelamatan naskah kuno yang terus dilakukan pemerintah daerah.
Pengakuan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Perpusnas RI Nomor 154 Tahun 2026 tentang Penetapan Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional.
“Melalui pengakuan ini, naskah kuno Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinilai memiliki signifikansi tinggi bagi sejarah, kebudayaan dan peradaban, tidak hanya di tingkat regional Kalimantan Selatan tetapi juga secara nasional,” ujarnya.
Menurut Kencana, capaian tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Banjar untuk mewujudkan daerah yang maju, mandiri, dan agamis berlandaskan semangat gotong royong serta keadilan.
Dispersip Banjar, lanjutnya, berupaya menerjemahkan visi tersebut melalui penguatan literasi, perlindungan warisan budaya, serta pelestarian memori kolektif bangsa.
Ke depan, manuskrip yang telah ditetapkan sebagai IKON 2026 itu akan mendapat perhatian lebih, mulai dari perawatan, pengembangan penelitian, hingga peluang pengusulan sebagai Memory of the World (MoW) UNESCO.
Kencana berharap, warisan intelektual Datu Kalampayan tersebut tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga sumber pengetahuan dan inspirasi bagi generasi muda untuk memahami serta menjaga peradaban bangsa.
Komitmen pelestarian itu turut diperkuat melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno yang digelar di Aula Dispersip Banjar, Rabu (11/11/2026) pagi.
Kencana menjelaskan, FGD tersebut menjadi bagian dari penyusunan naskah akademik dan Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan.
Pembahasan difokuskan pada penguatan materi terkait warisan budaya, dokumenter, dan naskah kuno yang tersebar di Kabupaten Banjar.
“FGD digelar untuk penyusunan rancangan akademik dan rancangan peraturan daerah (Perda) perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan. Kegiatan ini menitikberatkan pada fokus materi warisan budaya, dokumenter dan naskah kuno di Kabupaten Banjar,” imbuhnya.
Ia menekankan, pelestarian naskah kuno membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat.
Sebab, banyak warisan intelektual yang lahir dari pemikiran ulama serta tokoh besar Banjar pada masa lampau perlu dilindungi agar tidak hilang dan tetap dapat dipelajari generasi mendatang.
FGD tersebut dihadiri Kepala Dispersip Kalsel Sri Mawarni, Ketua Komisi I DPRD Banjar Amiruddin, Tim Penelusuran Naskah Kuno HM Zaki, Tim Penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Kalimantan (Uniska), serta sejumlah undangan. (tata)
