BANJARBARU, dnusantarapost.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bantuan keuangan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad), Senin (2/11/2026). Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat dukungan pembiayaan pelatihan Komcad bagi aparatur sipil negara (ASN), sekaligus meningkatkan kedisiplinan dan kesiapsiagaan sumber daya manusia.
Penandatanganan MoU antara Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan para bupati serta wali kota tersebut berlangsung di Aula Hasan Basri Rindam XXII/TB, Banjarbaru.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan Komcad, khususnya melalui penyediaan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Muhidin, pelaksanaan program sebelumnya sempat terkendala keterbatasan anggaran. Namun, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, pemerintah provinsi mulai menyiapkan dukungan pembiayaan melalui perubahan APBD. Pemerintah kabupaten/kota juga didorong mengalokasikan anggaran bagi ASN yang akan mengikuti pelatihan.
“Karena itu, saya meminta kepada seluruh bupati dan wali kota agar dapat menyisipkan anggaran untuk mengirimkan ASN, baik pejabat eselon II, III maupun IV, mengikuti pelatihan Komponen Cadangan di Rindam ini,” ujarnya.
Muhidin menjelaskan, pembentukan Komcad tidak hanya berkaitan dengan kesiapan menghadapi ancaman perang, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, ketahanan fisik, dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
Ia juga mengusulkan agar pelatihan Komcad ke depan dapat disinergikan dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang diselenggarakan melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Menurutnya, integrasi kedua program tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pengembangan kompetensi ASN, baik dari aspek kepemimpinan maupun pembentukan mental dan fisik.
“Kalau pelatihan Komcad ini bisa dipadukan dengan PKN, maka ASN tidak hanya mendapatkan pendidikan kepemimpinan, tetapi juga pembentukan kedisiplinan dan jati diri. Jadi, ada dua aspek yang diperoleh, yaitu peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pelatihan fisik serta mental,” jelasnya.
Muhidin berharap usulan tersebut dapat dikomunikasikan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, pelatihan Komcad dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan pembinaan karier ASN.
Sementara itu, Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan RI Letjen TNI Totok Imam Santoso mengapresiasi dukungan Pemprov Kalsel beserta pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pembentukan Komcad.
Ia menyampaikan apresiasi Menteri Pertahanan RI kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan jajaran atas respons serta dukungan terhadap program tersebut.
Menurut Totok, sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertahanan menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya menjaga kedaulatan, keutuhan, kesejahteraan, dan kemandirian bangsa.
“Kami menyampaikan terima kasih dari Bapak Menteri Pertahanan kepada Bapak Gubernur beserta jajaran. Kalimantan Selatan termasuk daerah yang sangat mendukung dan memiliki kesamaan frekuensi dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan negara,” ungkapnya.
Menanggapi usulan integrasi pelatihan Komcad dengan PKN, Totok menyebutkan bahwa hal tersebut akan menjadi bahan masukan untuk dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, serta LAN.
Ia menilai integrasi kedua program tersebut berpotensi memberikan nilai tambah bagi ASN yang mengikuti pelatihan, terutama dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta dukungan terhadap pengembangan karier dan jenjang jabatan.
“Kami akan melaporkan dan mengomunikasikan lebih lanjut bagaimana teknis kelanjutan dari hasil kegiatan Komcad ini, sehingga nantinya bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan karier dan jenjang ASN,” jelasnya.
Lebih lanjut, Totok menegaskan bahwa pemanfaatan Komcad tidak terbatas pada kepentingan pertahanan dalam menghadapi perang. Dalam kondisi damai, personel Komcad juga dapat diberdayakan untuk membantu pemerintah menghadapi berbagai situasi darurat melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Salah satu bentuk kontribusi yang dapat dikembangkan adalah dukungan terhadap penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan.
“Permasalahan negara kita bukan hanya berkaitan dengan perang, tetapi juga berbagai persoalan di dalam negeri. Salah satunya kebakaran hutan. Karena itu, ke depan Komcad juga dapat dilatih dan dipersiapkan untuk bersama-sama membantu pemerintah daerah maupun satuan yang bertugas dalam penanganan kebakaran hutan,” terangnya.
Totok berharap pelatihan Komcad dapat membentuk personel yang memiliki kedisiplinan, loyalitas, empati, serta keterampilan dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
Melalui penandatanganan MoU tersebut, Pemprov Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan dukungan pembiayaan agar pembentukan Komcad berjalan berkelanjutan. Program ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan sumber daya manusia dan ketahanan nasional. (Alf)
