BANJARMASIN, dnusantarapost.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan pengelolaan pertanian lahan basah yang produktif, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Provinsi Kalsel, Adi Santoso, dalam konferensi internasional yang digelar Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Rabu (7/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Adi menyampaikan apresiasi kepada ULM, khususnya Fakultas Pertanian bersama Fakultas Teknik, yang telah menghadirkan konferensi internasional tersebut di Kalimantan Selatan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan apresiasi kepada Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian bersama Fakultas Teknik, yang menghadirkan konferensi internasional ini di daerah kita,” ujar Adi di Banjarbaru.
Ia juga menyampaikan selamat datang kepada para pembicara dan peserta konferensi yang hadir dari berbagai daerah dan negara. Menurutnya, kehadiran akademisi dan praktisi menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan lahan basah.
Adi menjelaskan, tema konferensi memiliki keterkaitan erat dengan kondisi Kalimantan Selatan yang memiliki ekosistem rawa dan lahan basah. Pengelolaan kawasan tersebut, kata dia, berkaitan dengan produksi pangan, tata kelola air, pengendalian banjir, kelestarian lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Salah satu kawasan yang menggambarkan kondisi tersebut adalah Sistem Polder Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kawasan seluas sekitar 6.000 hektare itu menopang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pertanian dan perikanan hingga kegiatan ekonomi di sekitarnya.
Namun, kondisi Polder Alabio saat ini masih memerlukan perhatian bersama. Sistem pompa yang berfungsi mengalirkan kelebihan air menuju Sungai Nagara belum bekerja secara optimal karena penyempitan kapasitas sungai serta tingginya muka air Sungai Barito yang turut menahan aliran.
Selain itu, keberadaan supan-supan yang menyebar di kawasan tersebut dinilai mengganggu aliran air dan aktivitas pertanian. Kondisi ini membutuhkan dukungan pemantauan hidrologi dan kualitas air yang kuat, dengan data yang terjaga validitasnya serta dilakukan secara berkelanjutan.
“Persoalan seperti ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Diperlukan keterpaduan antara kebijakan, revitalisasi infrastruktur, inovasi teknologi, dan penguatan kapasitas masyarakat yang setiap hari hidup di kawasan tersebut,” jelasnya.
Pemprov Kalsel, lanjut Adi, berkomitmen mendorong pembangunan pertanian lahan basah yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Menurut dia, kebijakan pembangunan akan lebih tepat sasaran apabila disusun berdasarkan data dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, hasil konferensi internasional tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi akademik, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
“Kami berharap konferensi ini menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung ditindaklanjuti, terutama bagi revitalisasi Polder Alabio, sehingga dapat menjadi rujukan bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, dan perguruan tinggi,” katanya.
Selain konferensi, Adi menyambut baik agenda pengabdian masyarakat internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan tersebut dinilai penting karena mempertemukan pengetahuan dan hasil kajian akademik dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kegiatan yang turun langsung ke masyarakat seperti ini memastikan ilmu yang dibahas di ruang konferensi sampai kepada mereka yang membutuhkannya,” pungkasnya. (Alf)
