BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan koordinasi pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin, saat membuka Forum Kegiatan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses KPR-FLPP di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kamis (27/8) pagi.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk membahas pengembangan perumahan baru, kesiapan pengembang, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Dalam sambutannya, Syarifuddin mengatakan penyediaan perumahan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program 3 Juta Rumah, menurut dia, menjadi salah satu program prioritas nasional yang memiliki arti strategis dalam menyediakan hunian yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
“Penyediaan rumah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kemampuan mereka,” ujar Syarifuddin.
Menurut Syarifuddin, skema KPR-FLPP merupakan salah satu instrumen penting untuk membantu MBR memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau.
Karena itu, ia berharap forum tersebut dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak sekaligus membahas secara konkret berbagai aspek penyediaan perumahan.
“Melalui forum ini, saya berharap dapat dilakukan pembahasan secara lebih konkret mengenai pengembangan perumahan baru, kesiapan pengembang, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” kata Syarifuddin.
Syarifuddin mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan perumahan, antara lain keterjangkauan harga rumah, ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, kepastian perizinan, hingga akses masyarakat terhadap pembiayaan.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor agar setiap tahapan penyediaan perumahan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menekankan agar forum tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan.
“Saya berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi dapat menghasilkan rumusan tindak lanjut dan komitmen bersama untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, lanjut Syarifuddin, akan terus mendorong koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan agar program pembangunan perumahan berjalan lebih terpadu, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepada pengembang dan perbankan, Syarifuddin mengharapkan dukungan aktif dalam menghadirkan produk perumahan dan pembiayaan yang terjangkau, berkualitas, serta mudah diakses masyarakat.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan forum tersebut. Sinergi yang kuat diharapkan dapat mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses masyarakat Kalimantan Selatan terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Semoga melalui forum ini terbangun koordinasi dan sinergi yang semakin kuat, sehingga kita dapat bersama-sama mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah serta memperluas akses masyarakat Kalimantan Selatan terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” pungkas Syarifuddin.
Usai menyampaikan sambutan, Syarifuddin membuka secara resmi Forum Kegiatan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses KPR-FLPP.
Forum tersebut juga dilaksanakan dalam rangka Hari Perumahan Nasional dengan tema “Hunian Layak untuk Semua.”
Sejumlah narasumber hadir dalam forum tersebut, antara lain perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bank Indonesia, Komisioner BP Tapera, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.
Turut hadir dinas yang membidangi perumahan dan permukiman dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, perwakilan perbankan, BUMN, BUMD, serta para pemangku kepentingan. (Alf)
