MARTAPURA, dnusantarapost.com — Memasuki usia ke-76, Kabupaten Banjar terus memperkuat fondasi pembangunan agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya berdasarkan kebutuhan sesaat, tetapi memiliki pijakan data dan hasil kajian yang jelas.
Upaya tersebut menjadi bagian dari peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Banjar, yang sebelumnya dikenal dengan nomenklatur Bappeda/Bappedalitbang.
Kepala BAPPERIDA Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rosida Santi, ST, MT, mengatakan pihaknya terus mendorong agar perencanaan pembangunan semakin berbasis data dan bukti.
Menurutnya, BAPPERIDA memanfaatkan hasil riset yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, serta BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan sesuai kebutuhan kajian pembangunan daerah.
“Riset tersebut diarahkan untuk menjawab isu dan kebutuhan pembangunan, sehingga tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga analisis dan rekomendasi yang dapat digunakan dalam proses perencanaan daerah,” ujar Anna.
Ia menjelaskan, hasil kajian kemudian menjadi salah satu bahan dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan.
Dengan melibatkan perguruan tinggi dan BRIDA, kata Anna, pemerintah daerah mendapatkan penguatan dari sisi metodologi, keilmuan dan analisis.Sehingga, perencanaan pembangunan tidak hanya mengandalkan data administratif yang tersedia, tetapi juga diperkuat hasil penelitian dan bukti empiris dari lapangan.
“BAPPERIDA berupaya membangun perencanaan yang evidence-based, di mana data menjadi dasar, riset memberikan pendalaman, dan rekomendasi dari hasil riset atau kajian menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Riset Mengikuti Kebutuhan Banjar
Anna menyebutkan, prioritas riset BAPPERIDA tidak hanya terfokus pada satu sektor. Kajian disesuaikan dengan persoalan pembangunan dan kebutuhan perencanaan Kabupaten Banjar.
Di sektor ekonomi, misalnya, kajian diarahkan pada pertanian, perkebunan dan pangan, perikanan, pariwisata serta pengembangan produk unggulan daerah.
Menurutnya, kajian tersebut diperlukan agar potensi Kabupaten Banjar dapat dikembangkan berdasarkan data dan analisis, bukan sekadar asumsi mengenai potensi daerah.
Selain itu, BAPPERIDA juga memberikan perhatian terhadap pelayanan publik dan kualitas infrastruktur.
Salah satunya melalui Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat merasakan kualitas layanan dan infrastruktur yang disediakan pemerintah.
Kajian juga mencakup pembangunan sosial dan kebudayaan melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).
“Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari kondisi sosial, kehidupan kebudayaan dan kualitas masyarakat,” katanya.
Selain kajian yang dilakukan secara rutin, BAPPERIDA juga menyesuaikan penelitian dengan persoalan spesifik yang dihadapi Kabupaten Banjar.Di antaranya pendidikan, kesehatan, stunting, sanitasi, kawasan transmigrasi, pelayanan publik hingga persoalan banjir.
Salah satu kajian strategis yang telah dilakukan yakni Masterplan Penanggulangan Banjir Kabupaten Banjar pada 2025.
Data Harus Terus Diperbarui
Bagi Anna, pembangunan berbasis data bukan sekadar memiliki banyak angka dan dokumen.
Data harus berkualitas, lengkap, terpadu dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
Karena itu, BAPPERIDA terus mendorong penguatan data sektoral agar tidak berhenti sebagai data administratif.
“Data yang tersedia harus semakin mudah digunakan sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan, bukan hanya menjadi data administratif,” ujarnya.
Di sisi lain, hasil kajian yang dilakukan secara berkala seperti IKS, IPK dan IKLI juga menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan kondisi daerah dari waktu ke waktu.
Hasil tersebut selanjutnya dapat mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan pembangunan, termasuk dalam mendukung data RPJMD Kabupaten Banjar.
Gandeng Perguruan Tinggi hingga BRIN
Penguatan riset juga tidak hanya dilakukan bersama perguruan tinggi dan BRIDA.
BAPPERIDA membuka ruang kerja sama dengan lembaga riset lainnya, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Anna mengatakan, kerja sama tersebut salah satunya diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dan inovasi daerah.
“Kami akan terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, BRIDA, BRIN maupun lembaga riset lainnya, sehingga pemerintah daerah memperoleh dukungan metodologi dan keilmuan yang kuat,” katanya.
Dengan pola tersebut, BAPPERIDA ingin membangun satu alur yang jelas.
Persoalan dibaca melalui data, kemudian diperdalam melalui riset, hasil penelitian menjadi bahan pertimbangan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan dievaluasi kembali.
Memasuki usia ke-76, pola tersebut menjadi bagian dari upaya Kabupaten Banjar mewujudkan semangat “Banjar Dijaga dan Ditata”.
Sebab, menurut Anna, pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan dasar yang kuat.
Data menunjukkan persoalan, riset memberikan pemahaman dan solusi, sedangkan kebijakan menerjemahkannya menjadi program pembangunan.
