PARINGIN, dnusantarapost.com – Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kabupaten Balangan. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Didik Haryanto, berhasil meraih Peringkat I Nasional pada Kompetisi Policy Brief Nasional INAKI Award 2026 yang diselenggarakan Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI).
Penghargaan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum INAKI Nomor 308/DPP-INAKI/SK.01/VII/2026 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kompetisi Policy Brief Nasional INAKI Award 2026.
Keberhasilan ini menjadi bukti kapasitas Analis Kebijakan Kabupaten Balangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mampu bersaing di tingkat nasional.
Dalam kompetisi tersebut, Didik mengusung policy brief berjudul “Pemecahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) untuk Optimalisasi Layanan Infrastruktur dan Permukiman di Kabupaten Balangan.”
Kajian tersebut menawarkan rekomendasi penataan kelembagaan melalui pemisahan perangkat daerah yang saat ini menangani urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan analisis terhadap beban kerja, cakupan urusan pemerintahan, kompleksitas tugas dan fungsi, serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur dan permukiman.
Melalui penataan kelembagaan itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan diharapkan menjadi lebih fokus, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, usulan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan perumahan dan kawasan permukiman, serta mengoptimalkan pelayanan publik di Kabupaten Balangan.
Didik Haryanto, Jumat (24/7/2026), menjelaskan bahwa sebelum ditetapkan sebagai peraih Peringkat I Nasional, policy brief yang disusunnya terlebih dahulu dibahas dalam kegiatan Bedah Policy Brief INAKI Edisi 2026 Part 9 pada Rabu (20/5/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi INAKI.
Dalam forum tersebut, policy brief dibedah oleh Teguh Widjinarko, Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat substansi, analisis, dan rekomendasi kebijakan.
“Masukan tersebut kemudian menjadi bahan penyempurnaan saya sebelum policy brief diikutsertakan dalam Kompetisi Policy Brief Nasional INAKI Award 2026. Selanjutnya naskah dinilai secara komprehensif oleh Tim Penilai INAKI bersama Tim Penilai Independen yang terdiri dari para pakar dan praktisi bidang analisis kebijakan,” ujar Didik.
Menurutnya, proses penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kualitas analisis permasalahan, kekuatan argumentasi, penggunaan data dan bukti pendukung (evidence-based), kebaruan gagasan, serta relevansi dan implementasi rekomendasi kebijakan.
“Alhamdulillah, berdasarkan hasil penilaian tersebut, policy brief berhasil memperoleh nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai Peringkat I Nasional pada ajang INAKI Award 2026,” katanya.
Didik menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan hingga penilaian policy brief.
Ia menilai penghargaan tersebut bukan semata pencapaian pribadi, melainkan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong penguatan kualitas analisis kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Didik berharap prestasi tersebut dapat memotivasi para Analis Kebijakan di Kabupaten Balangan untuk terus meningkatkan kapasitas dalam menyusun policy brief yang berkualitas, berbasis data dan bukti, serta mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
“Policy brief merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, saya berharap semakin banyak Analis Kebijakan yang aktif menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang inovatif serta solutif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Ia juga berharap budaya penyusunan kebijakan berbasis bukti terus diperkuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan analisis yang kuat, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Alf)
