BALANGAN, dnusantarapost.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan melalui inovasi SIJEMPOL PERTAMA (Sistem Jemput Bola Perencanaan Tanggung Jawab Bersama).
Inovasi tersebut merupakan pendekatan pelayanan asistensi, monitoring, dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
Kepala Bapperida Kabupaten Balangan, H. Rakhmadi Yusni, pada Senin (20/7/2026), mengatakan inovasi tersebut lahir sebagai respons terhadap berbagai kendala dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan.
Sebelumnya, proses asistensi dan monev dilaksanakan dengan mengundang perangkat daerah ke kantor Bapperida. Namun, mekanisme tersebut dinilai belum optimal karena masih ditemukan rendahnya tingkat kehadiran peserta, keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan, lambatnya pemenuhan data, hingga belum maksimalnya pelaporan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-SAKIP.
“Kondisi tersebut berdampak pada sinkronisasi program pembangunan, keterpaduan antar sektor, serta efektivitas pengendalian pembangunan daerah. Berdasarkan evaluasi internal, Bapperida kemudian melakukan penjaringan ide inovasi melalui forum diskusi bersama seluruh jajaran pegawai,” ujar Rakhmadi.
Dari hasil evaluasi tersebut, Bapperida kemudian melahirkan inovasi SIJEMPOL PERTAMA sebagai solusi untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pendampingan, serta memastikan seluruh perangkat daerah memperoleh asistensi secara langsung.
Melalui program ini, tim Bapperida tidak lagi menunggu perangkat daerah datang ke kantor, melainkan secara aktif mengunjungi setiap perangkat daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Selain melaksanakan monitoring dan evaluasi, tim juga memberikan pendampingan penyusunan dokumen Renja, membantu penyelesaian berbagai kendala perencanaan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan SIJEMPOL PERTAMA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah sekaligus memberikan rekomendasi penyempurnaan.
Menurut Rakhmadi, sejak diterapkan inovasi tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas tata kelola perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan.
Keterlambatan penyampaian laporan kinerja perangkat daerah dapat ditekan, berbagai hambatan pelaksanaan program lebih cepat diidentifikasi dan diselesaikan, serta kualitas dokumen perencanaan menjadi lebih baik dan selaras dengan target pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan yang berkualitas tidak dapat terwujud hanya melalui koordinasi administratif. Diperlukan pendampingan secara langsung agar setiap perangkat daerah memperoleh pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan pembangunan. Melalui SIJEMPOL PERTAMA, kami hadir mendatangi perangkat daerah untuk memastikan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas,” kata Rakhmadi.
Ia menambahkan, inovasi tersebut juga sejalan dengan upaya mendukung reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sesuai arah pembangunan nasional.
“Kami berharap SIJEMPOL PERTAMA mampu memperkuat budaya kolaborasi antarpemangku kepentingan sehingga setiap program pembangunan dapat direncanakan secara lebih terintegrasi, dilaksanakan secara akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” tambahnya.
(Alf)
