BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati target pendapatan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp8 triliun, meningkat Rp182 miliar dari usulan awal Rp7,812 triliun. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat di Gedung B DPRD Kalsel, Sabtu (18/7/2026).
Peningkatan target pendapatan tersebut didorong oleh upaya optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta potensi kenaikan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H. Supian HK, menegaskan bahwa penetapan target pendapatan harus didasarkan pada potensi riil daerah dan capaian realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Banggar menilai target pendapatan harus disusun secara lebih realistis dengan mengacu pada potensi riil dan capaian realisasi pada tahun-tahun sebelumnya,” ujar H. Supian HK.
Meski demikian, Supian optimistis pendapatan daerah berpeluang mencapai Rp9 triliun apabila seluruh potensi penerimaan, termasuk piutang dari pemerintah pusat, dapat direalisasikan.
Ketua TAPD Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin, juga menyampaikan bahwa target pendapatan sebesar Rp8 triliun masih bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian seiring perkembangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, menjelaskan sejumlah strategi yang akan ditempuh. Langkah tersebut meliputi pemberian insentif kepada wajib pungut PBBKB serta penguatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui pembentukan tim lintas instansi.
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Kalimantan Selatan, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan.
Ia mendorong optimalisasi sumber pendapatan nonpajak melalui seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), pengelolaan aset daerah, dividen perusahaan daerah, hingga pendapatan bunga.
Setelah pembahasan target pendapatan disepakati, Banggar DPRD Kalsel bersama TAPD dijadwalkan melanjutkan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan fokus pada alokasi belanja daerah pada Selasa (21/7/2026).
(Alf/Vina)
