BANJARBARU, dnusantarapost.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menghadiri secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan peluncuran panduan dan bahan ajar Pendidikan Antikorupsi, Senin (11/05/2026).
Kegiatan yang diikuti dari Command Center Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, dnusantarapost.com, itu diawali dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang merupakan kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Peluncuran secara nasional tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.
Dinansyah menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program pendidikan antikorupsi sebagai upaya menanamkan nilai integritas sejak dini kepada generasi muda.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa mendatang.
Usai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi yang rutin digelar untuk memantau perkembangan inflasi, Indeks Perkembangan Harga (IPH), serta komoditas penyumbang kenaikan harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPH Provinsi Kalimantan Selatan pada pekan pertama Mei 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar 0,83 persen.
Dinansyah yang didampingi Plh Kepala BPS Kalimantan Selatan Ahmad Muzakkir menyebut kondisi harga komoditas di daerah masih relatif stabil.
“Pada minggu pertama Mei 2026, IPH di Kalimantan Selatan cenderung stabil. Kalaupun ada kenaikan pada beberapa komoditas, harganya masih terkendali dan berada di bawah harga eceran tertinggi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras medium dan minyak goreng di Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu.
Sementara itu, inflasi tahunan (year on year) Kalimantan Selatan pada April 2026 tercatat sebesar 3,67 persen. Adapun secara bulanan (month to month), terjadi deflasi sebesar 0,04 persen, sedangkan inflasi tahun berjalan (year to date) mencapai 1,52 persen.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin juga telah menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memantau perkembangan harga komoditas strategis dan melaporkan perkembangannya secara berkala.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kalimantan Selatan. (Myh)
