ALUH-ALUH, dnusantarapost.com – BPBD Kabupaten Banjar bersama Anggota Komisi III DPRD Banjar Muhammad Saidi kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat pesisir dengan menyalurkan bantuan logistik ke tiga desa di Kecamatan Aluh-Aluh, Rabu (19/11/2025).
Ketiga desa tersebut—Desa Tanipah, Desa Bakambat, dan Desa Labat Muara—merupakan wilayah dapil Saidi yang rutin terdampak banjir rob.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur air, mengingat akses darat terbatas dan wilayah pesisir sedang menghadapi kenaikan pasang air laut. Meski demikian, tim tetap memastikan bantuan tiba tepat waktu dan sesuai kebutuhan warga.
Plt Kalak BPBD Banjar, Agus Siswanto, mengatakan bahwa bantuan disalurkan sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya potensi banjir rob dalam beberapa hari ke depan.
“Hari ini kita menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat di tiga desa di atas, karena kita mendapatkan laporan bahwa dalam minggu-minggu ini akan terjadi banjir rob,” jelasnya.
Bantuan yang diberikan mencakup 54 dus mi instan, 1.262 kaleng ikan, serta 105 kilogram beras.
Anggota Komisi III DPRD Banjar, M. Saidi, menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat dari dapil tersebut, dirinya berkewajiban memastikan warga pesisir mendapatkan perhatian, terlebih pada bulan November hingga Januari yang dikenal sebagai periode pasang tertinggi.
“Kami bersama BPBD menyalurkan bantuan bagi masyarakat untuk persiapan banjir rob, karena biasanya di bulan 11, 12, dan 1 itu air lagi pasang-pasangnya. Dan informasi yang kita terima, perkiraan banjir rob di minggu ini juga cukup tinggi,” ujarnya.
Banjir rob di kawasan pesisir Aluh-Aluh sendiri hampir terjadi setiap malam, mulai pukul 23.00 hingga 03.00, dengan ketinggian yang bervariasi. Pada puncak musim pasang, air bisa naik lebih tinggi dibanding hari-hari biasa, sehingga kebutuhan logistik menjadi lebih mendesak.
Meski masyarakat sudah terbiasa menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar bersama DPRD Banjar memastikan tetap hadir dan responsif memberi dukungan.
Saidi berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan warga dan menjadi bukti bahwa wakil rakyat hadir tidak hanya saat reses, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan kehadiran dan aksi nyata. (nurul octaviani)
