Karhutla Meluas, Pemkab Banjar Siapkan 150 Personel Gabungan

Rapat Koordinasi (Rakoor) Mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (12/10/2026) pagi.

MARTAPURA, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Sebanyak 150 personel gabungan disiapkan untuk mendukung penanganan bencana menyusul luas lahan terbakar yang mencapai 6.300 hektare dan dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat di puluhan desa.

Kesiapan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (12/10/2026) pagi.

Bacaan Lainnya

Rapat dipimpin Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah H. Yudi Andrea. Turut hadir staf ahli, para asisten, seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta camat se-Kabupaten Banjar.

Dalam rapat tersebut, Saidi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar menyampaikan laporan terbaru mengenai perkembangan karhutla dan kekeringan. Para camat juga diminta memberikan gambaran kondisi di wilayah masing-masing, termasuk langkah penanganan yang telah dilakukan.

“Kami meminta BPBD menyampaikan perkembangan terkait karhutla dan kekeringan. Camat juga agar dapat menyampaikan upaya penanganan karhutla di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memaparkan bahwa berdasarkan data terbaru, karhutla telah melanda 197 desa yang tersebar di 19 kecamatan. Total luas lahan yang terbakar tercatat mencapai 6.300 hektare.

Di sisi lain, bencana kekeringan telah berdampak pada 72 desa di 16 kecamatan. Untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, BPBD telah mendistribusikan sebanyak 3.245.000 liter air bersih selama kurun waktu sekitar tiga bulan.

Wasis menjelaskan, kondisi kekeringan yang berlangsung turut memengaruhi pola distribusi air bersih. Jika sebelumnya penyaluran dapat dilakukan setiap empat hari sekali, kini distribusi harus menyesuaikan kondisi lapangan dengan interval hingga delapan hari sekali.

Situasi tersebut mendorong perlunya peningkatan upaya penanganan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan dampak kekeringan tidak semakin meluas.

Berdasarkan hasil koordinasi bersama para pemangku kepentingan dan SKPD terkait, BPBD mengusulkan perubahan status penanganan bencana dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat. Peningkatan status ini diharapkan dapat mendukung pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya secara lebih optimal.

“Status tanggap darurat direncanakan mulai 14 hingga 28 Oktober 2026 atau selama dua minggu. Rencana operasi dibagi menjadi dua klaster dengan pembiayaan melalui APBD,” jelas Wasis.

Untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut, sebanyak 150 personel gabungan direncanakan terlibat dalam penanganan di lapangan. Mereka berasal dari Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), relawan, TNI/Polri, serta unsur lintas sektor lainnya.

Menanggapi laporan tersebut, Bupati Saidi Mansyur menekankan pentingnya koordinasi antara personel gabungan, BPBD, camat, dan seluruh pihak terkait. Ia meminta para camat segera melakukan konsolidasi di wilayah masing-masing agar langkah penanganan dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Selain fokus pada penanggulangan bencana, Saidi turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Menurutnya, sinergi antarsatuan kerja perlu terus ditingkatkan dengan mengesampingkan ego sektoral. Dengan koordinasi yang solid, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan tugas secara maksimal, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung kelancaran pembangunan Kabupaten Banjar.

Melalui penguatan personel dan koordinasi lintas sektor, Pemkab Banjar berharap penanganan karhutla dan kekeringan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mengurangi dampak bencana terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. (tata)

Pos terkait