BANJARBARU, dnusantarapost.com – Pemerintah Kota Banjarbaru meminta seluruh perangkat daerah lebih adaptif menghadapi perubahan regulasi, kebutuhan pelayanan masyarakat hingga persoalan lingkungan.
Arahan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Selasa (6/10/2026).
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby sekaligus menyampaikan sejumlah arahan kepada para pimpinan perangkat daerah.
Salah satu yang ditekankan adalah kecepatan perangkat daerah dalam mengikuti perubahan aturan. Setiap regulasi baru, baik yang diterbitkan pemerintah pusat maupun daerah, diminta segera dipahami agar tidak menghambat pelaksanaan program dan pelayanan publik.
“Kalau ada perubahan aturan, kita harus segera memahami dan mengetahuinya. Jangan sampai dalam mengaplikasikan kegiatan di wilayah, kita justru terbentur atau ketinggalan dengan aturan yang sudah berubah,” ujar Sirajoni.
Ia juga meminta regulasi daerah yang sudah tidak lagi relevan untuk dievaluasi. Peninjauan tersebut diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Anggaran Terbatas, Program Prioritas Didahulukan
Selain regulasi, persoalan anggaran turut menjadi perhatian dalam rakor. Perangkat daerah diminta lebih selektif dalam menentukan program di tengah keterbatasan anggaran.
Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas. Sementara kegiatan yang bersifat sekunder dapat dievaluasi atau ditunda pelaksanaannya.
“Anggaran kegiatan kita terbatas. Jadi perlu dikoreksi benar-benar mana yang primer dan menjadi prioritas untuk pelayanan kepada masyarakat. Kalau yang sekunder, mungkin bisa ditunda terlebih dahulu,” kata Sirajoni.
Persiapan Adipura 2026
Isu lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pemkot Banjarbaru mulai mempersiapkan berbagai aspek menghadapi penilaian Adipura 2026.
Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan kawasan. Tata kelola, ketersediaan sarana prasarana hingga penanganan sampah sejak dari sumbernya juga menjadi perhatian.
Berdasarkan data persiapan Adipura, sisa makanan menjadi salah satu komponen terbesar sampah di Banjarbaru. Kondisi tersebut membuat upaya pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber dinilai perlu diperkuat.
Pengangguran dan Pelanggaran Tata Ruang Ikut Disorot
Rakor juga membahas sejumlah persoalan lain yang membutuhkan perhatian lintas perangkat daerah.
Di antaranya kedisiplinan ASN dan Non-ASN, pengawasan terhadap bangunan yang berpotensi melanggar tata ruang, serta penanganan pengangguran terbuka.
Perangkat daerah diminta mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam membantu mengatasi persoalan pengangguran di Kota Banjarbaru.
Sementara itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan juga kembali menjadi perhatian. Upaya pencegahan diminta dilakukan sejak dini, terutama pada wilayah yang masuk kategori rawan.
“Dalam hal bencana, kita jangan tiba masa tiba akal. Pencegahan harus dipikirkan sejak awal, bukan setelah terjadi,” tegas Sirajoni.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada dua lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang mulai bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. (nurul)





