BANJARBARU, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kesiapan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino melalui penguatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengendalian inflasi, serta menjaga ketahanan pangan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hj. Husnul Hatimah, didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino secara virtual dari Command Center Setdaprov Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (29/06/2026).
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti kepala daerah beserta jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga kebutuhan pokok, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah menghadapi berbagai faktor yang dapat mengganggu pasokan pangan, termasuk dampak El Nino.
“Daerah harus terus memantau perkembangan harga, menjaga kelancaran distribusi barang, memperkuat cadangan pangan, serta mengantisipasi dampak El Nino sejak dini. Jangan menunggu persoalan muncul baru bergerak. Langkah mitigasi harus dilakukan sekarang melalui kolaborasi seluruh pihak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa musim kemarau yang lebih panjang berpotensi memengaruhi produksi pertanian, ketersediaan air, serta meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.
Menanggapi arahan tersebut, Hj. Husnul Hatimah menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menjalankan arahan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, pengendalian inflasi dan kesiapsiagaan menghadapi El Nino merupakan dua agenda yang saling berkaitan karena sama-sama berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Bapak Gubernur H. Muhidin memberikan perhatian besar terhadap stabilitas ekonomi daerah sekaligus kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dunia usaha, hingga masyarakat agar langkah-langkah antisipasi berjalan efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra mengatakan pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu karhutla di sejumlah kawasan rawan.
Ia menjelaskan, BPBD bersama TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, relawan, serta berbagai unsur terkait telah memperkuat langkah pencegahan melalui patroli rutin, pemetaan daerah rawan, pemantauan titik panas, kesiapan personel dan peralatan, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan saat api sudah membesar. Yang paling utama adalah pencegahan. Karena itu kami terus memperkuat patroli, meningkatkan deteksi dini, memastikan sarana dan prasarana siap digunakan, serta membangun koordinasi yang solid dengan seluruh pihak agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani,” katanya.
Menurut Ronny, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan risiko karhutla. Karena itu, BPBD terus mengedepankan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat semakin peduli terhadap upaya pencegahan selama musim kemarau.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pengendalian inflasi dan mitigasi dampak El Nino dapat berjalan secara terpadu sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga, ketahanan pangan semakin kuat, serta risiko bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, dapat diminimalkan. (Alf)
