PARINGIN, dnusantarapost.com – DPRD Kabupaten Balangan mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III segera mengambil langkah konkret untuk menangani dampak banjir dan kerusakan lahan yang diduga dipicu pembangunan Bendungan Pitap.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Balangan Hj. Lindawati.
Rapat dihadiri Wakil Ketua II DPRD Balangan Saiful Arif, Ketua Komisi III Hafiz Ansyari, anggota DPRD Syahbudin dan Supianor, Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tamrin, perwakilan Bapperida, Dinas PUPR, Kecamatan Awayan, serta masyarakat terdampak.
Dalam rapat tersebut, DPRD meminta BWS Kalimantan III segera melakukan penanganan di lapangan terhadap berbagai persoalan yang dikeluhkan warga.
“Kami meminta BWS Kalimantan III segera turun ke lapangan dan menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat,” tegas Hj. Lindawati.
Ia menegaskan DPRD Balangan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh kepastian dan solusi.
Menurutnya, apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait, DPRD siap membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian.
“Jika tidak ada tindak lanjut, DPRD siap membawa persoalan ini ke kementerian agar masyarakat mendapatkan perhatian yang semestinya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Balangan Hafiz Ansyari menyampaikan kondisi banjir di sejumlah desa sekitar Bendungan Pitap semakin mengkhawatirkan.
Menurutnya, banjir tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Dampak banjir saat ini semakin parah di beberapa desa. Lahan pertanian dan perkebunan masyarakat rusak sehingga aktivitas sehari-hari warga ikut terganggu,” katanya.
Hafiz juga menilai respons dari pihak BWS Kalimantan III masih belum optimal. Padahal, berbagai upaya koordinasi telah dilakukan, namun hingga kini belum menghasilkan penyelesaian yang diharapkan masyarakat. (Alf)
