BANJARBARU, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menghadirkan data akurat dan komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.
Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/06/2026).
Khazairin mengatakan, data ekonomi yang akurat memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
“Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, hasil sensus nantinya menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi, menyusun program pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Semakin akurat data yang dimiliki, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita tahu bahwa data itu sangat penting. Dengan data, kita bisa membuat kebijakan. Semakin akurat datanya, maka kebijakan juga akan semakin baik,” kata Tito.
Ia menjelaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.
Hasil sensus tersebut akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.
Tito juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga menjadi referensi strategis bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Rekan-rekan kepala daerah agar proaktif berkoordinasi dengan BPS sehingga pelaksanaan sensus di daerah masing-masing dapat berjalan optimal,” tegasnya. (Alf)
