MARTAPURA, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menegaskan bahwa langkah penanganan terkait aktivitas pertambangan PT Mitra Murni Perkasa (MMI) akan dilakukan melalui pembentukan tim lintas sektor.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, guna meluruskan informasi yang beredar terkait usulan pembentukan satgas untuk menangani berbagai persoalan yang muncul di sekitar area operasional perusahaan.
“Bukan satgas, tetapi tim lintas sektor yang akan kita bentuk,” ujar Yudi kepada awak media, Kamis (11/6/2026)
Menurutnya, tim tersebut akan berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pengumpulan data serta informasi dari berbagai pihak. Hasil kerja tim nantinya akan menjadi bahan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, mengingat kewenangan terkait perizinan dan pemberian sanksi berada di tingkat yang lebih tinggi.
“Kewenangan sanksi ada di pemerintah pusat dan provinsi. Kita hanya memberikan rekomendasi serta memperkuat koordinasi,” jelasnya.
Saat ini, proses penyusunan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim masih dilakukan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setda Banjar.
Pemkab menargetkan SK tersebut dapat rampung dalam waktu dekat agar tim segera bekerja di lapangan.
Yudi menyebut, tim lintas sektor nantinya akan menginventarisasi berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat terkait aktivitas perusahaan.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain dugaan dampak lingkungan berupa getaran, retakan bangunan hingga penurunan tanah di sekitar permukiman warga, persoalan lahan yang belum terselesaikan, serta laporan terkait komposisi tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja lokal.
Selain itu, Pemkab Banjar juga masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta perkembangan penanganan dari Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah lanjutan.
Melalui pembentukan tim lintas sektor ini, Pemkab Banjar berharap seluruh persoalan yang muncul dapat ditangani secara terukur melalui koordinasi lintas instansi, sehingga investasi tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan dan kenyamanan masyarakat sekitar. (nurul octaviani)
