BALANGAN, dnusantarapost.com – DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (29/4/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah kegiatan. Bahkan, ditemukan beberapa program dengan tingkat serapan di bawah 70 persen, hingga ada yang tidak mencapai 50 persen.
Kondisi ini dinilai mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program di sejumlah sektor. Di sisi lain, masih terdapat bidang yang justru mengalami kekurangan anggaran.
Tak hanya itu, DPRD juga menemukan adanya penganggaran yang belum sesuai kebutuhan. Hal ini terutama terjadi pada belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan, yang berkontribusi terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Ironisnya, terdapat kegiatan yang telah mencapai target 100 persen namun masih menyisakan anggaran. DPRD menilai hal tersebut mengindikasikan belum maksimalnya proses verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meski demikian, DPRD Balangan tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan. Pasalnya, sekitar 90 persen rekomendasi DPRD pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Secara umum, DPRD menilai tingginya Silpa di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya pada belanja pegawai, berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program di sektor lain.
Selain itu, pemanfaatan anggaran perubahan juga dinilai belum maksimal. DPRD mencatat masih adanya kegiatan yang tidak disesuaikan meski telah diprediksi tidak akan terserap secara optimal.
Melalui rekomendasi yang disampaikan, DPRD mendorong peningkatan pelayanan kesehatan serta kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan. Di sektor pertanian, DPRD menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta pemerataan pembangunan jalan antar desa.
Pada sektor ekonomi, penguatan UMKM dan BUMDes menjadi perhatian utama, termasuk menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan ketersediaan pupuk dan bibit bagi petani. Sementara itu, di bidang pariwisata, DPRD mendorong optimalisasi pengelolaan destinasi wisata serta pelestarian cagar budaya, salah satunya Benteng Tundakan.
DPRD juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan investasi, penguatan tenaga kerja lokal, serta penanganan persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di daerah.
“Melalui rekomendasi ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten Balangan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta memperkuat pembangunan di berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Bustani saat membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
