BALANGAN, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Balangan, Selasa (31/3/2026). Penyampaian laporan ini menjadi bagian dari kewajiban kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan jalannya pemerintahan kepada masyarakat melalui lembaga legislatif.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, membacakan pidato pengantar LKPJ yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Dokumen itu sendiri merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.
Ia menjelaskan, laporan tersebut berisi gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Tidak hanya memuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), LKPJ juga menguraikan capaian program dan kegiatan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Balangan.
Dalam pemaparannya, sejumlah tantangan turut disampaikan. Di antaranya masih berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta koordinasi lintas sektor yang dinilai belum optimal. Selain itu, potensi daerah yang belum sepenuhnya tergarap juga menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja pemerintah.
Meski demikian, pihak pemerintah daerah menilai sejumlah langkah yang diambil mampu memberikan solusi terhadap berbagai kendala tersebut. Upaya perbaikan juga terus dilakukan, termasuk melalui tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ tahun sebelumnya sebagai bagian dari peningkatan kinerja berkelanjutan.
Pemerintah daerah berharap DPRD Balangan dapat segera melakukan pembahasan terhadap dokumen tersebut. Rekomendasi yang diberikan nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah ke depan.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati turut mengajak seluruh pihak untuk terus memberikan dukungan dan doa agar Kabupaten Balangan semakin maju. Dengan memasuki usia ke-23 tahun, daerah ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang lebih cepat, harmonis, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
