SUNGAI TABUK, dnusantarapost.com – Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dengan meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (9/1/2026).
Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mencari solusi permanen terhadap banjir yang hampir setiap tahun melanda daerah tersebut.
Setibanya di Kalimantan Selatan, Menteri PU disambut oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin.
Turut hadir dalam penyambutan tersebut Kepala BWS Kalimantan III, Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Kepala Balai Jasa Konstruksi, Kepala Balai Rawa, Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, serta jajaran instansi terkait lainnya.
Rombongan kemudian bergerak menuju lokasi banjir di Sungai Tabuk untuk meninjau kondisi lapangan secara langsung.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU juga menyerahkan bantuan tali asih berupa paket sembako kepada warga terdampak sebagai wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Menteri PU menjelaskan, banjir di Sungai Tabuk dipicu oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, di antaranya tingginya pasang air laut serta terganggunya aliran Sungai Martapura.
Kondisi tersebut menyebabkan air dari anak-anak sungai tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap ke permukiman warga.
“Air dari Sungai Tabuk tidak bisa mengalir ke Sungai Martapura karena sungai utama terdorong oleh pasang laut. Akibatnya terjadi penahanan air dan luapan ke kawasan permukiman,” jelas Dody.
Untuk penanganan jangka panjang, Menteri PU menegaskan pemerintah telah menyiapkan solusi strategis melalui pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
Proyek ini diproyeksikan menjadi infrastruktur kunci dalam pengendalian banjir di Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya.
“Perencanaan Bendungan Riam Kiwa sebenarnya sudah cukup lama. Kendala pembebasan lahan yang sempat terjadi telah diselesaikan pada akhir 2024. Kami berharap tahun ini pembangunan fisiknya bisa segera dimulai,” ujarnya.
Ia menargetkan pembangunan bendungan tersebut rampung dalam waktu tiga tahun, bahkan diupayakan bisa dipercepat menjadi dua tahun.
Dengan beroperasinya Bendungan Riam Kiwa, pemerintah optimistis hingga 70 persen potensi banjir di kawasan terdampak dapat dikendalikan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa sebagai langkah strategis menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. (nurul octaviani/rilis)
