BALANGAN, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Tanah lingkup Kabupaten Balangan pada Rabu (30/7/2025), bertempat di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Balangan, H. Abdul Hadi, dan dihadiri Wakil Bupati H. Akhmad Fauzi, Penjabat Sekretaris Daerah Sufriannor, para kepala SKPD, camat, serta perwakilan instansi vertikal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang.
Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat pemahaman terhadap regulasi pengadaan tanah yang menjadi fondasi dalam mendukung pelaksanaan proyek strategis di Kabupaten Balangan, baik skala daerah maupun nasional.
Dalam sambutannya, Bupati H. Abdul Hadi menekankan bahwa pengadaan tanah merupakan proses krusial yang memerlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Pengadaan tanah bukan hal yang sederhana, ini menyangkut hak masyarakat. Oleh karena itu, semua proses harus dilakukan sesuai dengan aturan dan asas keadilan,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor agar proyek-proyek pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.
“Kita ingin semua proyek strategis berjalan lancar. Tapi kelancaran itu harus disertai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Balangan, Rahmadiah, dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengadaan lahan, termasuk persoalan dokumen kepemilikan dan komunikasi dengan masyarakat.
“Melalui rakor ini, kami berharap seluruh stakeholder dapat memperkuat koordinasi, sehingga permasalahan klasik seperti ketidaksesuaian data atau keterlambatan pelaksanaan bisa diminimalkan,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya rakor ini, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap seluruh proses pengadaan tanah ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, guna menunjang percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Bumi Sanggam.
