BALANGAN, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Balangan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi secara virtual pada Senin (18/11/2024).
Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Balangan dan dihadiri oleh Kabag Perekonomian, Kepala Pelaksana BPBD, Perwira Penghubung Kodim 1001 HSU-BLG, perwakilan Polres Balangan, serta BPS Kabupaten Balangan.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam pengantarnya, Tito menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi di akhir tahun 2024 hingga awal 2025, serta dua agenda besar yang akan berlangsung, yakni Pilkada serentak dan perayaan Natal serta Tahun Baru.
“Ada dua agenda besar yang akan kita hadapi. Pertama, Pilkada serentak. Selain mempersiapkan agenda mobilisasi masyarakat ke TPS, perlu diantisipasi fenomena borong sembako. Koordinasi dengan Bulog dan distributor pangan sangat penting agar stok tetap tersedia,” ujar Mendagri.
Ia juga mengingatkan perlunya antisipasi menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru yang diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat, termasuk kebutuhan logistik.
Dalam sesi pemaparan, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyampaikan prospek bahaya geo-hidrometeorologi 2025. Ia menjelaskan bahwa akhir tahun 2024 hingga Maret 2025 akan dipengaruhi fenomena La Nina lemah, bersamaan dengan puncak musim hujan di Januari dan Februari.
“Potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, longsor, dan angin kencang perlu diwaspadai, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi. Sebanyak 67 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori tinggi pada tahun 2025,” jelas Dwikorita.
Beberapa wilayah di Indonesia, termasuk sebagian besar Kalimantan, diprediksi akan menghadapi curah hujan di atas normal. Sementara itu, wilayah NTT bagian timur dan Papua Barat bagian timur diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan akan menjadikan paparan ini sebagai pedoman untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
“Kami menyimak dengan seksama arahan dari Kemendagri dan BNPB. Hal ini menjadi perhatian kami untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah di akhir 2024 dan awal 2025,” tegas H. Rahmi.
