BANJARMASIN, dnusantarapost.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong konsolidasi delapan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah kabupaten menjadi satu kelembagaan. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat layanan permodalan masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat koordinasi bisnis.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penguatan konsolidasi BPR milik pemerintah daerah se-Kalsel di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Selasa (13/10/2026) malam.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, mengatakan delapan BPR tersebut direncanakan bergabung dalam satu kelembagaan dengan pusat operasional di Banjarmasin. Sementara itu, kantor BPR yang selama ini beroperasi di masing-masing kabupaten akan diarahkan menjadi jaringan cabang.
“Jadi, kita gabung menjadi satu. Nanti pusatnya di Banjarmasin, sedangkan delapan BPR yang ada di kabupaten menjadi cabang,” ujar Muhidin seusai penandatanganan nota kesepahaman.
Delapan BPR yang terlibat dalam rencana konsolidasi tersebut merupakan milik pemerintah Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tapin, Kotabaru, dan Tanah Laut.
Penandatanganan nota kesepahaman itu turut didampingi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Misran Pasaribu; Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo; Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin; serta Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya.
Bank Kalsel Siapkan Fasilitas dan Pelatihan
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, mengatakan pembahasan penggabungan delapan BPR tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun. Saat ini, prosesnya dimatangkan bersama OJK dan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Menurut Fachrudin, konsolidasi diperlukan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki koordinasi bisnis. Bank Kalsel menyatakan siap mendukung proses tersebut melalui penyediaan fasilitas kantor pusat di Banjarmasin dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Bank Kalsel siap mendukung konsolidasi ini, termasuk fasilitas kantor pusat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Peningkatan kapasitas SDM akan dilakukan melalui Aksel University, termasuk pelatihan bagi jajaran komisaris, direksi, dan pegawai BPR.
Fachrudin menambahkan, program pembiayaan di setiap daerah tetap dapat disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing. Dengan demikian, konsolidasi kelembagaan diharapkan tetap mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan karakteristik ekonomi setiap kabupaten.
Konsolidasi Ditargetkan Mulai April 2027
Fachrudin menyebut konsolidasi delapan BPR tersebut ditargetkan memasuki tahap pelaksanaan pada April 2027. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan koordinasi antarpemangku kepentingan serta pembagian peran bisnis yang jelas.
Ia berharap penggabungan tersebut dapat membangun sinergi antara BPR dan Bank Kalsel tanpa menimbulkan tumpang tindih kegiatan usaha.
“Sinergi BPR dan Bank Kalsel harus saling menguntungkan, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih,” katanya.
Melalui konsolidasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kelembagaan BPR sekaligus meningkatkan dukungan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Selatan.
Adapun target April 2027 merupakan jadwal yang disampaikan dalam keterangan tersebut. Pelaksanaan konsolidasi selanjutnya memerlukan koordinasi dan penyelesaian tahapan yang melibatkan pihak-pihak terkait. (Alf/Muhajir)
