BANJARMASIN, dnusantarapost.com — Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin membahas sejumlah peluang kerja sama antara Kalsel dan Belanda, termasuk pengelolaan infrastruktur pengendali banjir, penanganan kawasan gambut, serta kemungkinan pengembalian aset dan benda bersejarah asal Kalsel yang berada di Belanda.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Muhidin menerima kunjungan kerja Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm, di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (5/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Adriaan Palm juga menanyakan kondisi masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk aktivitas dan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Kita jawab bahwa kita ini ada petani, ada pegawai, ada pekerja. Artinya merata,” ujar Muhidin.
Salah satu peluang kerja sama yang dibahas adalah pengelolaan infrastruktur pengendali banjir atau Riam Kiwa. Muhidin mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut telah mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk untuk proses pembebasan lahan.
Pemprov Kalsel juga mengharapkan dukungan Belanda dalam desain kawasan setelah pembangunan infrastruktur tersebut selesai. Lahan di sekitar saluran diharapkan dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan persawahan.
Menurut Muhidin, produksi beras Kalsel saat ini berada dalam kondisi surplus. Namun, peningkatan produksi tetap dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah lain.
Selain infrastruktur pengendali banjir, Muhidin menyampaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama terkait pengelolaan kawasan gambut.
Ia menyebut Indonesia sebelumnya telah mendapatkan bantuan water bombing dari Belanda untuk mendukung penanganan karhutla.
Muhidin mengatakan pengelolaan gambut di Kalimantan Selatan memiliki tantangan karena sebagian kawasan telah dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, diperlukan desain pengelolaan yang tepat agar kawasan gambut tetap dapat dimanfaatkan tanpa meningkatkan risiko kebakaran meluas.
“Yang jelas kita saat ini mungkin bagaimana desain gambut itu supaya jangan terbakar secara meluas,” katanya.
Kalsel Bahas Aset Bersejarah di Belanda
Dalam pertemuan tersebut, Muhidin juga mengangkat persoalan sejumlah aset dan benda bersejarah asal Kalimantan Selatan yang berada di Belanda. Di antaranya benda pusaka dan koleksi intan yang memiliki nilai sejarah bagi Kalsel.
Menurut Muhidin, pihak Belanda membuka peluang bagi Pemprov Kalsel untuk menyampaikan surat resmi terkait aset-aset tersebut.
Muhidin kemudian meminta Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin bersama jajaran terkait menyiapkan surat tersebut.
“Saya perintahkan Pak Sekda dengan rekan-rekan lain, mulai hari ini sampai malam, harus besok sudah selesai suratnya,” tegasnya.
Surat tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan RI.
Muhidin berharap momentum kunjungan Menteri Kebudayaan RI ke Belanda dalam waktu dekat dapat dimanfaatkan untuk membahas kemungkinan pengembalian aset bersejarah tersebut ke Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan.
Namun, Muhidin memahami bahwa pengembalian aset tersebut masih membutuhkan pembicaraan lebih konkret antara pemerintah Indonesia dan Belanda.
“Beliau tidak bisa memastikan apakah itu bisa dikembalikan atau tidak. Karena itu perlu pembicaraan yang lebih konkret antara Indonesia dengan pemerintah Belanda,” jelas Muhidin.
Ia berharap komunikasi tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama sekaligus memperjuangkan warisan sejarah Kalimantan Selatan. (Alf)
