BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan tanggapan atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Tanggapan tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Rabu (16/9/2026).
Ariadi menyampaikan apresiasi atas pandangan, catatan, dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi. Menurut dia, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan RAPBD 2027 sebelum memasuki pembahasan bersama komisi dan Badan Anggaran DPRD.
Terkait selisih antara pagu RPJMD/RKPD dengan alokasi dalam RAPBD 2027, Pemprov Kalsel menjelaskan kondisi tersebut mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Pemerintah akan melakukan rekonsiliasi sekaligus menyusun strategi penentuan prioritas program melalui pembahasan bersama komisi dan Badan Anggaran DPRD.
Pada sisi pendapatan, Pemprov Kalsel akan memperkuat diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dilakukan, antara lain, melalui perluasan basis pajak dan digitalisasi pendapatan.
Integrasi data distribusi bahan bakar minyak juga akan diperkuat untuk menekan potensi kebocoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Sementara pada sisi belanja, porsi terbesar belanja modal diarahkan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.
Pemprov Kalsel juga akan mempertimbangkan masukan DPRD terkait pengendalian banjir, penyediaan air minum, sanitasi, serta peningkatan fasilitas pelayanan publik, termasuk sekolah dan puskesmas.
Dalam RAPBD 2027, mandatory spending pendidikan dialokasikan sebesar 21,02 persen. Sementara itu, infrastruktur pelayanan publik dialokasikan 43,39 persen dan belanja pegawai sebesar 29,11 persen.
Pemprov Kalsel memastikan alokasi tersebut telah memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Keberhasilan anggaran akan kami ukur dari dampak nyata terhadap kualitas layanan dan penurunan angka kemiskinan,” ujar Ariadi saat menyampaikan sambutan Gubernur Kalsel.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah akan mendorong belanja program yang lebih berkualitas dengan target terukur.
Program tersebut antara lain diarahkan untuk menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan kompetensi guru, serta memperkuat penyerapan lulusan SMA.
Upaya penanganan stunting dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka juga akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah.
Pemprov Kalsel turut menegaskan komitmen memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana alam.
Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, dan instansi yang menangani bidang lingkungan hidup.
Pemerintah juga memastikan RAPBD 2027 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Seluruh program diarahkan agar selaras dengan tema RKPD 2027, yakni penguatan sumber daya manusia dan investasi di sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur berkualitas.
Pada aspek pembiayaan, Pemprov Kalsel menjelaskan defisit RAPBD 2027 akan ditutup melalui pembiayaan neto.
Dengan skema tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2027 direncanakan nihil.
Pemerintah juga akan mengevaluasi penyebab SiLPA pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan kualitas penyerapan anggaran sejak awal tahun.
Pemprov Kalsel berharap seluruh masukan DPRD dapat menjadi dasar penyempurnaan RAPBD 2027. Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang mendukung pelayanan publik dan prioritas pembangunan daerah. (Alf)
