BALANGAN, dnusantarapost.com – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tantangan fiskal dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut dibacakan Wahyudi Azhari dalam Rapat Paripurna ke-36 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Balangan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026).
Secara umum, seluruh fraksi mendukung penyusunan RAPBD 2027. Namun, mereka memberikan sejumlah catatan terkait penurunan pendapatan daerah, PAD, serta berkurangnya penerimaan yang bersumber dari sektor pertambangan.
Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah kembali memetakan program prioritas, mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Maju menilai penurunan PAD dapat berdampak terhadap ruang fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi pendapatan baru dan memastikan belanja daerah diarahkan pada program yang mendesak, produktif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi PAN menyoroti kondisi fiskal dalam RAPBD 2027. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,655 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,261 triliun.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah menetapkan skala prioritas yang jelas, meningkatkan PAD, serta melakukan efisiensi anggaran secara selektif tanpa mengganggu pelayanan dasar dan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Fraksi PAN juga menyoroti rencana peningkatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar. Peningkatan tersebut diminta disertai perencanaan, mekanisme penggunaan, dan pengawasan yang jelas.
Di sisi lain, Fraksi PPP mempertanyakan penurunan PAD sebesar 4,85 persen. Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan lebih rinci mengenai faktor yang menyebabkan penurunan tersebut.
Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera turut mendorong efisiensi belanja dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Fraksi ini juga meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan PAD dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
Berbagai pandangan dan catatan fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah terhadap Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027. (Alf/Fahri)
