PARINGIN, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Balangan mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026). Penyesuaian dilakukan sebagai respons atas berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah setelah adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi alokasi dana transfer.
Menurutnya, pemotongan dana desa yang sebelumnya dialokasikan untuk daerah mencapai lebih dari Rp50 miliar karena dialihkan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Secara keseluruhan tidak banyak berubah, namun ada pengurangan anggaran karena pemotongan dana desa dari pemerintah pusat lebih dari Rp50 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pendirian Koperasi Merah Putih,” ujar Fakhriyanto.
Ia menjelaskan, pengurangan dana transfer tersebut mengakibatkan anggaran Kabupaten Balangan berkurang sekitar Rp54 miliar. Di sisi lain, peningkatan pendapatan dalam perubahan APBD 2026 hanya diproyeksikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami memilah kembali program yang menjadi prioritas, mana yang dapat ditunda, bahkan dibatalkan, dengan tetap memperhatikan perkembangan dan mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan,” katanya.
Meski terjadi penyesuaian anggaran, Pemerintah Kabupaten Balangan memastikan arah pembangunan tetap mengacu pada enam prioritas pembangunan daerah tahun 2026, yakni pembangunan infrastruktur; penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; penguatan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan; serta peningkatan kualitas birokrasi yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pemerintah daerah berharap perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (Alf)
