PELAIHARI, dnusantarapost.com – Wakil Bupati Tanah Laut (Tala) H. M. Zazuli secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari, Rabu (29/7/2026).
RAKORTEK yang mengangkat tema “Sinergi Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Selatan 2026: Mewujudkan UKPBJ Proaktif, Manajemen Risiko Kontrak Strategis, dan Penguatan Tata Kelola Berkelanjutan” tersebut diikuti jajaran UKPBJ kabupaten/kota se-Kalsel, perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, H. M. Zazuli menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah kini tidak lagi hanya dipandang sebagai proses administrasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Menurutnya, pengadaan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pembangunan.
“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, LKPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengadaan yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Perwakilan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Selatan, Munazir Hadrani, mengatakan hampir seluruh program pembangunan pemerintah berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa.
“Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga peningkatan pelayanan publik, semuanya bersentuhan dengan proses pengadaan barang/jasa,” katanya.
Melalui RAKORTEK ini diharapkan terbangun koordinasi yang lebih kuat, peningkatan kapasitas aparatur pengadaan, serta kesamaan pemahaman dalam menghadapi berbagai tantangan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga mampu mewujudkan tata kelola yang semakin profesional, efektif, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (tata)
