PARINGIN, dnusantarapost.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Balangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengevaluasi penyebab besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Paringin Selatan, Senin (06/07/2026), dipimpin Ketua DPRD Balangan Lindawati didampingi Wakil Ketua I DPRD Muhammad Rizkan.
Dari pihak eksekutif, rapat dihadiri Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Usai rapat, Wakil Ketua I DPRD Balangan Muhammad Rizkan mengatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 agar penyerapan anggaran lebih optimal dan program prioritas masyarakat dapat direalisasikan.
“Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa saja yang menyebabkan SiLPA. Ini menjadi masukan dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebesar itu, sehingga kegiatan prioritas dapat dibiayai dan direalisasikan,” ujarnya.
Rizkan menambahkan, dana SiLPA akan kembali masuk ke kas daerah dan telah diperhitungkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto mengungkapkan realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 85 persen, sedangkan SiLPA berada pada kisaran 15 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
“Ini menjadi catatan kita ke depan untuk terus meningkatkan realisasi anggaran,” kata Fakhriyanto.
Pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD ini diharapkan menjadi langkah evaluatif dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Balangan.
