BALANGAN, dnusantarapost.com – Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 20 hingga 21 April 2026 itu difokuskan pada evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi II.
Dalam rapat tersebut, hadir para anggota dewan bersama perwakilan dari berbagai instansi, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Pembahasan berlangsung intens dengan menyoroti sejauh mana realisasi program strategis sepanjang tahun 2025 mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Komisi II secara khusus mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan pembangunan di daerah.
Salah satu anggota Komisi II, Nur Fariani, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan momentum penting untuk mengukur keberhasilan program pemerintah daerah. Menurutnya, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain evaluasi, dewan juga mendorong optimalisasi potensi daerah, terutama di sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan. SKPD diminta lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun program agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Di sisi lain, masing-masing perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta program unggulan yang telah dijalankan. Mereka juga mengungkapkan sejumlah kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga persoalan teknis.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Hasil dari pembahasan LKPJ Tahun 2025 tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan ke depan.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan.
