BALANGAN, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Balangan mulai mematangkan langkah penanganan pada masa Transisi Darurat Pemulihan yang resmi diberlakukan sejak 4 Januari 2026.
Hal tersebut dibahas dalam rapat teknis yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balangan bersama sejumlah SKPD terkait di Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Balangan, Senin (5/1/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi dasar penyusunan langkah konkret pemerintah daerah agar pemulihan pascabencana dapat berjalan terarah dan tepat sasaran.
“Transisi darurat pemulihan ini menjadi fase penting untuk memastikan masyarakat terdampak bisa segera bangkit, baik dari sisi fisik, ekonomi, maupun psikologis,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima agenda prioritas yang akan dijalankan selama masa transisi. Pertama, perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Sesuai arahan Bupati Balangan, bantuan perbaikan rumah akan diberikan berdasarkan hasil penilaian teknis yang saat ini sedang dirampungkan oleh Dinas PUPR.
Kedua, pemulihan sektor pertanian dan perkebunan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan fokus memulihkan lahan terdampak agar aktivitas pertanian masyarakat dapat kembali berjalan. Skema bantuan tengah disusun agar petani bisa segera berproduksi.
Ketiga, bantuan di sektor pendidikan. Dinas Pendidikan telah melakukan pendataan kebutuhan siswa terdampak mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP, termasuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Bantuan yang disiapkan meliputi seragam sekolah, alat tulis, serta tas sekolah.
Keempat, pelaksanaan program trauma healing. Pemerintah daerah melalui SKPD terkait akan memberikan pendampingan psikologis, khususnya bagi anak-anak korban bencana, guna memulihkan kondisi mental dan mengurangi trauma.
Kelima, dukungan melalui program reguler APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh upaya pemulihan akan diperkuat melalui kegiatan rutin dinas teknis, dengan prioritas wilayah yang sebelumnya terdampak banjir bandang dan banjir luapan.
Rahmi menegaskan, masa transisi ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan hingga masyarakat benar-benar pulih. Pemerintah daerah pun berharap dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat agar proses pemulihan berjalan lancar dan optimal.
