BALANGAN, dnusantarapost.com – Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi kekerasan berbasis gender (KBG) dalam situasi darurat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APPKBPMD) Kabupaten Balangan resmi membentuk Sub Kluster Perlindungan Perempuan dan Anak dari KBG dalam Bencana.
Rapat pembentukan sub kluster ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dian Dinilia pada Senin (28/7/2025) di Aula Dharma Setya DP3APPKBPMD.
Menurut Dian, pembentukan sub kluster ini menjadi langkah strategis dalam mengantisipasi dan menangani risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat dalam kondisi bencana.
“Sub kluster ini menjadi bagian penting dalam sistem penanganan bencana, dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak,” ujar Dian.
Struktur Sub Kluster KBG terdiri dari dua divisi utama. Divisi Data dan Informasi bertugas mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia, sedangkan Divisi Pencegahan dan Penanganan berperan aktif dalam semua fase kebencanaan, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana.
“Sub kluster ini memiliki mandat untuk mengintegrasikan pedoman perlindungan perempuan dan anak ke dalam sistem pengungsian serta memastikan penanganan terhadap korban KBG berjalan efektif,” jelas Dian lebih lanjut.
DP3APPKBPMD Balangan selama ini juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan hak perempuan dan anak dalam situasi darurat, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan elemen masyarakat.
“Dengan terbentuknya sub kluster ini, kami berharap seluruh stakeholder siap siaga memberikan pelayanan berbasis gender, terutama bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang merupakan kelompok paling rentan,” tambahnya.
Pembentukan Sub Kluster Perlindungan Perempuan dan Anak ini menjadi bagian integral dari upaya memperkuat sistem respons kemanusiaan yang inklusif di Kabupaten Balangan.
Diharapkan, kebutuhan dan perlindungan kelompok rentan tidak terabaikan dalam setiap penanganan bencana ke depan.
