MARTAPURA, dnusantarapost.com – Rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan tingginya anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banjar dipandang ‘lumrah’ oleh Pengamat Pendidikan, Reja Fahlevi. Dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat ini mengatakan, dua hal diatas patut terjadi karena kultur masyarakat Kabupaten Banjar yang cenderung memilih pendidikan non formal berbasis keagamaan (tradisional).
“Saya tidak heran melihat angka lama rata-rata sekolah di Kabupaten Banjar hanya 7,95 tahun,” ujarnya saat diwawancara pada sabtu (29/6/2025)
Pertama, di Kabupaten Banjar banyak terdapat pondok pesantren yang sifatnya tradisonal. Hal ini berdampak pada rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan ATS karena banyak anak usia sekolah yang memilih untuk bersekolah di lembaga pendidikan non formal.
Dan ini juga menjadi persoalan dari tahun ke tahun, karena lembaga pendidikan non formal berbasis keagamaan terus berkembang di Kabupaten Banjar.
“Sehingga itu tidak tercatat di pangkalan data baik di bawah kementerian pendidikan ataupun kementerian agama padahal kenyataannya anak-anak ini sekolah,” ungkapnya.
Bicara soal Sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), menurut Reja dua pembahasan di atas tidak berpengaruh secara signifikan. Karena sumber daya manusia itu dilihat dari apa yang individu lakukan dan apa yang sudah dihasilkan oleh individu.
“Sesuai kulturnya yang religius, maka hal-hal yang dihasilkan dan dilakukan cenderung ke nilai agama dan itu merupakan hal yang (sah-sah) saja,” jelasnya.
Seharusnya, lembaga pendidikan non formal bisa mengakomodir kesempatan bagi para santrinya untuk mendapatkan pendidikan umum yang tercatat di pangkalan data.
“Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur itu, bagaimana caranya supaya anak yang sedang bersekolah di lembaga pendidikan non formal bisa mendapatkan pendidikan umum juga. Tapi ini juga menjadi tantangan sulit kalau lembaga pendidikan non formalnya banyak,” tandasnya.
Reja juga setuju jika pemerintah Kabupaten Ban jar berupaya meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan memberikan beasiswa KIP. Namun perlu diingat, KIP ini terbatas.
“Alangkah baiknya, pemangku kebijakan harus memberikan alokasi anggaran khusus untuk lembaga pendidikan non formal agar mereka bisa mengoperasionalkan sekolah umum dengan harapan meningkatnya angka partisipasi sekolah,” tutup Reja. (nurul octaviani)
