PELAIHARI – Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, Fani Andika, melakukan koordinasi langsung dengan Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, di Kantor Bupati Tanah Laut, Jumat (9/5), guna membahas penguatan program pembinaan warga binaan serta dukungan infrastruktur pemasyarakatan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Fani Andika memaparkan sejumlah program unggulan yang tengah dijalankan Rutan Pelaihari, khususnya program pembinaan kemandirian, seperti Brigade Pangan di Desa Pagatan Besar. Menanggapi hal itu, Rahmat Trianto menyatakan dukungannya dan menyampaikan kesediaan Pemerintah Kabupaten untuk mengikutsertakan Rutan Pelaihari dalam Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 10 hektare di lahan pertanian setempat.
“Kami mendukung penuh kegiatan Brigade Pangan Narapidana ikut serta pada program Cetak Sawah Rakyat (CSR) sebagai upaya memberikan pembinaan kemandirian kepada Warga Binaan selama menjalani masa pidana,” ujar Rahmat Trianto.
Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup upaya mengatasi permasalahan over kapasitas di Rutan Pelaihari. Rahmat Trianto menyampaikan komitmennya untuk membantu pembangunan blok hunian tambahan, renovasi peninggian tembok luar rutan, serta pembangunan rumah dinas untuk Kepala Rutan.
Pada kesempatan yang sama, H Rahmat Trianto juga menyatakan kesediaannya untuk hadir secara langsung dalam kegiatan penyerahan remisi pada peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus dan remisi dasawarsa tahun 2025 di Rutan Pelaihari.
Lebih lanjut, Fani Andika turut menyampaikan rencana tindak lanjut terkait proses ruislag atau tukar menukar lahan seluas 1.000 meter persegi yang berada di depan Masjid Syuhada Pelaihari, yang saat ini dalam proses administrasi lanjutan.
“Koordinasi ini menjadi bentuk nyata sinergi antara Rutan Pelaihari dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dukungan yang diberikan Bupati sangat berarti bagi pengembangan program pembinaan kami, baik dari sisi kemandirian warga binaan maupun peningkatan sarana dan prasarana,” ungkap Fani Andika.
Koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret mempererat sinergi antara lembaga pemasyarakatan dengan pemerintah daerah, dalam rangka menciptakan pembinaan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial bagi warga binaan.
