PELAIHARI – Anggota DPRD Tala, Joko Pitoyo hadir dan menjadi narasumber dalam Focus Grup Discussion (FGD) tentang Antisipasi dan Mitigasi Pontensi Konflik Lahan di Kabupaten Tanah Laut yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanah Laut pada Rabu (19/3/2025).
Kegiatan FGD yg di gelar oleh HMII merupakan bentuk kepedulian Organisasi Kepemudaan (OKP) terhadap persoalan atau permasalahan yg sangat klasik terjadi dimana termasuk di tanah laut yakni persoalan lahan masyarakat atau petani itu banyak tumpang tindih.
Jokopi mengatakan, konflik lahan di Kabupaten Tanah Laut termasuk tantangan yang serius, mengingat konflik ini sering terjadi di Bumi Tuntung Pandang.
“Sebagai informasi konflik lahan ini biasanya terjadi karena kurangnya informasi yang valid di stakeholder terkait,” ungkap Jokopi.
Hal ini menyebabkan tumpang tindih lahan jadi hal yang lumrah dan bisa memberikan dampak negatif bagi investasi di Tanah Laut, khususnya lahan perkebunan.
“Harus ada data yang valid terkait informasi lahan atau tanah secara transparan dan terbuka, secara data maupun fisik,” katanya lagi.
Antisipasi pun diperlukan, seperti memperbaiki administrasi, perencanaan tata ruang, penguatan regulasi dan kepastian hukum bagi pemilik lahan dan transparansi penerbitan surat tanah atau sporadik di desa desa.
“Dalam hal ini DPRD berperan dalam pengawasan dan mengantisipasi konflik lahan melalui kebijakan yang pro masyarakat,” pungkas Jokopi.
Kendati demikian, mengambil sikap serta keputusan itu mesti sesuai prosedur yang berlaku dan penuh kehati-hatian agar konflik yang terjadi bisa terselesaikan dengan baik dan benar.
“Tentunya semua stakeholder harus berperan aktif, mulai dari pemerintah, masyarakat, wakil rakyat harus memiliki sinergi yang kuat untuk menuntaskan permasalahan ini,” tutupnya.
