BALANGAN, dnusantarapost.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Senin (17/3/2025) di Aula I Bapperida Balangan.
Hal ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun 2026.
Hadir dalam acara tersebut Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Balangan, Ir. Tuhalus, Ketua DPRD Balangan, Hj. Linda Wati, perwakilan SKPD lingkup Pemkab Balangan, organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat Kabupaten Balangan.
Kepala Bapperida Balangan, Rakhmadi Yusni, menjelaskan bahwa FKP ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
“Hari ini kita sampai pada tahapan Forum Konsultasi Publik yang sebelumnya diawali dengan Musrenbang Kecamatan dan Desa. Tahapan ini masih panjang hingga nantinya menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2026,” jelas Rakhmadi.
Ia menambahkan bahwa tahapan berikutnya setelah FKP ini adalah Forum Lintas SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten Balangan yang dijadwalkan berlangsung pada minggu ketiga bulan Maret 2025.
Dalam FKP ini, salah satu topik yang menjadi perhatian adalah dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan.
Rakhmadi menegaskan bahwa sektor tersebut memiliki keterbatasan dan dapat habis jika tidak diantisipasi.
“Kalau tidak kita antisipasi, maka hal ini bisa berdampak pada PDRB Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Sebagai solusi, Rakhmadi menekankan pentingnya hilirisasi pada sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dan mendiversifikasi perekonomian daerah.
Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Balangan, Ir. Tuhalus, menambahkan bahwa FKP ini menjadi langkah awal untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Apapun yang menjadi harapan pemerintah pusat akan kita dukung, meskipun tetap ada kebijakan lokal yang kita prioritaskan. Dengan demikian, program kita akan bersinergi baik dengan provinsi maupun pusat,” ungkapnya.
Tuhalus berharap hasil diskusi dalam FKP ini dapat menyamakan persepsi dalam menyusun RKPD Kabupaten Balangan tahun 2026 agar program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
