BANJARMASIN, dnusantarapost.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah tantangan di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan kepada Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja masa reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (12/10/2026).
Persoalan yang disoroti meliputi pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IX DPR RI dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.
Kepesertaan JKN Capai 98 Persen
Syarifuddin menjelaskan, Kalimantan Selatan memiliki 242 puskesmas, 51 rumah sakit umum, dan 4.040 posyandu yang didukung tenaga kesehatan dari berbagai profesi. Fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalsel telah mencapai 98 persen. Atas capaian tersebut, provinsi ini menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya.
Dari total kepesertaan JKN tersebut, lebih dari 2,4 juta penduduk tercatat sebagai penerima bantuan iuran.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini. Menurut Syarifuddin, sebagian warga baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika kondisi penyakit sudah memburuk.
Pemerataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Program tersebut telah berjalan, tetapi jangkauannya dinilai belum merata, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan akibat kabut asap. Meski kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mulai menurun, kondisi cuaca panas dan keberadaan kabut asap tetap memerlukan kewaspadaan.
Perlindungan Pekerja Informal Masih Menjadi Tantangan
Pada sektor ketenagakerjaan, Syarifuddin menyampaikan bahwa hingga April 2026, sebanyak 765.320 pekerja di Kalimantan Selatan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Peserta tersebut berasal dari sektor formal maupun informal.
Namun, perlindungan pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Petani, nelayan, pedagang, dan pekerja harian termasuk kelompok yang rentan mengalami kecelakaan kerja, sementara sebagian di antaranya belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, Pemprov Kalsel juga mempersiapkan pengembangan investasi dan kawasan strategis, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga serta rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Mekar Putih.
Menurut Syarifuddin, pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Karena itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja daerah perlu dipersiapkan agar mampu memenuhi kebutuhan industri ketika investasi mulai beroperasi.
“Kami berharap melalui kunjungan kerja ini, berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait, sehingga menghasilkan kebijakan serta tindak lanjut yang nyata bagi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Kalsel siap memperkuat koordinasi, menyampaikan data dan informasi secara terbuka, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas perlindungan pekerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Melalui kunjungan kerja tersebut, pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga program-program nasional dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan. (Alf)
