MARTAPURA, dnusantarapost.com – Komisi I DPRD Kabupaten Banjar menilai ketersediaan logistik bagi masyarakat terdampak banjir saat ini dalam kondisi cukup.
Penilaian tersebut disampaikan usai Komisi I DPRD Banjar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Jumat (2/1/2026)
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, mengatakan bahwa secara stok, logistik yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak banjir.
Namun demikian, ia menekankan agar distribusi bantuan tidak mengalami keterlambatan selama masa tanggap darurat.
“Secara ketersediaan logistik kami nilai cukup. Bantuan juga sudah datang, baik dari pemerintah pusat melalui BNPB maupun dari CSR perusahaan swasta. Tinggal bagaimana pendistribusiannya bisa dipercepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa distribusi bantuan harus dilakukan secara cepat, merata, dan tepat sasaran, mengingat besarnya dampak banjir terhadap masyarakat di Kabupaten Banjar.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Banjar usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Banjar, banjir telah berdampak pada 22.857 rumah, dengan 3.078 rumah terendam.
Jumlah kepala keluarga terdampak mencapai 37.884 KK, sementara 107.284 jiwa terdampak di berbagai wilayah.
Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan status tanggap darurat banjir sejak 29 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Status tersebut berpeluang diperpanjang menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Dariyanto, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan evaluasi, serta membuka kemungkinan perpanjangan status tanggap darurat.
“Kami terus memantau situasi di lapangan. Jika kondisi masih membutuhkan, status tanggap darurat bisa diperpanjang,” katanya.
Komisi I DPRD Banjar berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak banjir dapat berjalan cepat, merata, dan tepat sasaran. (nurul octaviani)
