MARTAPURA, dnusantarapost.com – Menjelang peringatan 5 Rajab, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar mulai mematangkan berbagai langkah pengamanan.
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di titik-titik rawan serta pengendalian gangguan sosial menjadi perhatian utama, mengingat kegiatan keagamaan ini selalu dipadati ribuan jamaah setiap tahun.
Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama jajaran untuk menyusun strategi pengamanan secara menyeluruh. Saat ini, pihaknya masih menyusun jadwal turun ke lapangan, termasuk pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran imbauan kepada masyarakat.
“Masih ada pekerjaan rumah untuk menentukan jadwal kegiatan lapangan, terutama soal pengaturan PKL, sosialisasi, dan penyampaian imbauan agar tidak berjualan di lokasi terlarang. Termasuk juga untuk penanganan gangguan sosial seperti gelandangan dan pengemis,” jelasnya saat ditemui di Kantor Satpol PP Banjar, Kamis (27/11/2025).
Untuk kebutuhan pengamanan, Satpol PP Banjar menyiapkan sekitar 200 personel internal, ditambah dukungan sekitar 250 anggota Linmas dari desa-desa di kecamatan sekitar lokasi acara. Pihaknya juga menanti tambahan kekuatan dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Selatan.
“Jumlah personel provinsi belum disampaikan, tapi biasanya mereka turut membantu,” ujarnya.
Yudi menambahkan, sosialisasi kepada masyarakat akan digencarkan mulai H-7. Sementara itu, seluruh personel gabungan dijadwalkan turun ke lapangan pada H-3 untuk melakukan tindakan tegas bila masih ditemukan PKL yang membandel.
“Mulai H-7 sosialisasi dimaksimalkan. Pada H-3, kami sudah melakukan tindakan apabila masih ada PKL liar,” tegasnya.
Menurut Yudi, salah satu persoalan klasik setiap penyelenggaraan 5 Rajab adalah keberadaan PKL yang memadati badan jalan sehingga menghambat arus pergerakan jamaah.
“Mereka berjualan di kiri–kanan jalan yang sebenarnya sudah sempit. Ini yang sering menimbulkan keluhan,” ungkapnya.
Ia berharap koordinasi tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dulu koordinasinya belum maksimal. Tahun ini kami mengumpulkan pihak-pihak terkait sejak awal agar persiapan lebih matang,” katanya.
Sementara itu, terkait penyediaan dapur umum, Yudi menyebut pembahasannya belum final karena masih menunggu rapat tingkat operasional lintas SKPD.
“Dapur umum belum dibahas detail, masih penyampaian awal. Kami menunggu rapat lengkap dari masing-masing SKPD,” tuturnya.
Satpol PP Banjar memastikan akan menyesuaikan dukungan lapangan sesuai kebutuhan, setelah seluruh SKPD menyampaikan kebutuhan teknis masing-masing. (nurul octaviani)
