BANJARMASIN, dnusantarapost.com – PT PLN (Persero) UP3 Banjarmasin menyatakan pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ditargetkan berakhir secara bertahap hingga sistem kelistrikan kembali normal pada akhir Agustus 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Kalsel Bersatu di depan Kantor PLN UP3 Banjarmasin, Rabu (29/7/2026) sekitar pukul 15.15 Wita.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes masyarakat terhadap pemadaman listrik berkepanjangan yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari dan berdampak pada perekonomian warga.
Manager PT PLN UP3 Banjarmasin, Yanuar, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan melalui sambungan video karena saat bersamaan menghadiri audiensi bersama Gubernur Kalimantan Selatan.
“Kami selaku pimpinan PLN UP3 Banjarmasin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan pelanggan. Berdasarkan koordinasi bersama Gubernur, GM PLN, dan PLN Pusat, di akhir Juli durasi pemadaman dipangkas dari 5–6 jam menjadi 3–4 jam. Pada minggu pertama Agustus pemadaman ditargetkan sudah tidak ada lagi dalam kondisi siaga, dan pada akhir Agustus sistem kelistrikan kembali normal penuh. Mengenai jabatan, itu adalah amanah dan siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT,” ujar Yanuar.
Komitmen tersebut diperkuat oleh Assistant Manager PT PLN UP3 Banjarmasin, Akhyar Rifani. Ia mengatakan durasi pemadaman mulai berkurang dalam beberapa hari terakhir sebagai bagian dari percepatan pemulihan sistem kelistrikan.
Menurut Akhyar, pimpinan PLN bersama Wakil Wali Kota Banjarmasin dan Penjabat Sekretaris Daerah telah berkoordinasi langsung dengan PLN Pusat untuk mempercepat perbaikan pembangkit.
Selain itu, PLN juga menyatakan kesiapan memfasilitasi perwakilan media dan massa aksi untuk meninjau langsung proses perbaikan pembangkit di lapangan sesuai tuntutan massa dalam waktu 1×24 jam.
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalsel Bersatu, M. Ramadhan Syarif, menyambut komitmen tersebut. Namun, ia menegaskan masyarakat akan terus mengawal realisasi janji PLN.
“Kami cukup puas dengan komitmen yang disampaikan, tetapi kami tidak butuh janji, kami butuh bukti. PLN telah menyetujui pemberangkatan perwakilan massa dan media untuk melihat langsung lokasi kerusakan pembangkit di Asam-Asam dalam waktu 1×24 jam. Jika pada bulan Agustus pemadaman masih terjadi dan komitmen dilanggar, kami akan kembali turun ke jalan menuntut pimpinan PLN melepas jabatannya,” tegas Ramadhan.
Dampak pemadaman listrik juga disampaikan warga yang mengikuti aksi. Salah satunya Alin Markani, pelaku UMKM sekaligus ibu rumah tangga di kawasan Km 7 Banjarmasin.
Ia mengaku pemadaman listrik selama 6–8 jam menyebabkan kerugian ekonomi dan mengganggu kebutuhan rumah tangga.
“Mati lampu sampai 6–8 jam sangat merugikan. Alat elektronik rusak, pendingin tidak berfungsi padahal anak saya sedang sakit dan membutuhkan kenyamanan. Untuk ibu menyusui yang bekerja, ASI perah di kulkas menjadi rusak. Usaha cetak resi dan pengiriman barang juga lumpuh. Kami berharap ada kompensasi berupa pemotongan tagihan listrik atau bantuan nyata selama masa pemeliharaan ini,” ujarnya.
Aksi berlangsung dengan penyampaian aspirasi kepada pihak PLN. Massa menyatakan akan terus mengawal proses pemulihan sistem kelistrikan hingga target normalisasi yang dijanjikan PLN benar-benar terealisasi. (Alf/Vina)
