BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi topik diskusi dalam kegiatan Lambung Mangkurat Critical Arena yang digelar di Banjarmasin, Senin (04/05/2026).
Forum tersebut mempertemukan pandangan pemerintah daerah dan kalangan akademisi terkait kesiapan pelaksanaan hingga keberlanjutan program.
Dari sisi teknis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan menyatakan kesiapan pelaksanaan program di daerah menunjukkan progres positif.
Nutrisionis Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kalsel, Venadya Syela Bonita, mengatakan hasil evaluasi 2025 menunjukkan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kalimantan Selatan telah memenuhi standar kebersihan.
“Untuk standar kebersihan sudah terpenuhi. Saat ini kami fokus melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta memetakan solusi distribusi ke daerah terpencil,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah catatan kritis disampaikan kalangan mahasiswa dan akademisi terkait aspek anggaran dan implementasi program.
Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp223 triliun dari total anggaran pendidikan nasional Rp769 triliun untuk mendukung program MBG.
Ia menilai, penggunaan anggaran tersebut perlu dikawal agar tidak berdampak pada kesejahteraan guru maupun pemerataan kualitas pendidikan.
“Perlu evaluasi agar program ini tidak mengurangi alokasi untuk kebutuhan pendidikan lainnya,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Dosen Gizi STIKES Husada Borneo, Sigit Yudistira. Ia menekankan pentingnya transparansi riset guna menjamin keamanan pangan dan kualitas gizi yang diberikan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan kelompok rentan, seperti ibu hamil dan masyarakat berpenghasilan rendah, agar program berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Pathurrahman, menilai perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam kebijakan publik berskala besar.
Ia menekankan pentingnya masukan dari masyarakat sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan agar lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua BEM ULM Ahmad Zidan Satrio Utomo berharap diskusi ini dapat mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dalam mengawal kebijakan publik yang berdampak luas di Kalimantan Selatan. (Nawir/Alf)
