BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Mahasiswa Eksekutif se-Kalimantan Selatan (BEM se-Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (13/3/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi kinerja aparat penegak hukum, persoalan mafia tanah, hingga maraknya aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Selatan. Massa juga menyampaikan orasi serta membentangkan spanduk berisi kritik di depan gedung dewan.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan dialog antara perwakilan mahasiswa bersama Ketua DPRD Kalsel Supian HK, sejumlah anggota dewan, serta Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan di ruang rapat paripurna DPRD Kalsel.
Rizky, mahasiswa STIHSA Banjarmasin, menyoroti penegakan hukum yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan, seperti kriminalisasi masyarakat sipil, kekerasan terhadap warga, serta ketimpangan hukum.
“Hari ini masih saja terjadi tindakan represif. Sudah seharusnya instansi terkait melakukan reformasi,” ujarnya.
Mahasiswa juga menuntut adanya penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap institusi kepolisian, peningkatan transparansi penegakan hukum, serta profesionalitas aparat. Mereka juga meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) lebih proaktif menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi, turut menyoroti aktivitas tambang ilegal yang dinilai berkontribusi terhadap bencana banjir di sejumlah wilayah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyatakan sependapat dengan perlunya pengawasan ketat terhadap tambang ilegal dan mafia tanah. Ia bahkan membuka kemungkinan pembentukan satuan tugas (satgas) maupun panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan bahwa kepolisian terus melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan profesionalitas aparat. Ia juga memastikan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal akan terus dilakukan.
Aksi unjuk rasa tersebut diakhiri dengan penandatanganan tuntutan mahasiswa oleh Ketua DPRD Kalsel. Setelah itu, massa membubarkan diri dengan tertib dan kondusif.
