MARTAPURA, dnusantarapost.com — Sejak status tanggap darurat banjir ditetapkan oleh Bupati Banjar, Dinas Sosial Kabupaten Banjar langsung mengaktifkan dapur-dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga terdampak banjir.
Hingga Jumat sore (1/1/2026), aktivitas memasak dan pendistribusian makanan terus berlangsung di sejumlah titik rawan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, menyebut dapur umum telah beroperasi sejak awal pekan dan setiap harinya memproduksi ribuan porsi makanan siap saji.
Salah satu titik dengan jumlah penerima terbanyak berada di Kecamatan Martapura Timur, dengan cakupan sekitar 6.000 warga terdampak.
“Di Martapura Timur saja, dapur umum melayani kurang lebih enam ribu masyarakat terdampak banjir,” ujar Erny.
Dapur umum lapangan dikelola secara kolaboratif oleh berbagai unsur, mulai dari Tagana, aparat kecamatan, Pramuka, hingga Karang Taruna. Para relawan terlibat langsung sejak proses memasak hingga penyaluran makanan ke permukiman warga yang masih terendam.
Saat ini, Pemkab Banjar mengelola tiga dapur umum utama, ditambah dapur bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta dapur umum milik Polda Kalsel melalui Brimob.
Meski dapur provinsi telah bergeser ke Kecamatan Sungai Tabuk, Dinas Sosial Banjar tetap menyuplai logistik untuk mendukung operasionalnya.
“Untuk dapur Brimob juga tetap kami dukung. Logistik akan terus dikirim sampai malam ini,” jelas Erny.
Dari sisi produksi, dapur umum di Martapura Barat mampu menyiapkan sekitar 5.000 porsi makanan per hari. Jumlah yang sama juga direncanakan untuk dapur umum di Kecamatan Sungai Tabuk.
Sementara di wilayah Martapura Kota, dapur umum terpusat di Desa Pasayangan Barat dan beberapa desa lain dengan skema distribusi bertahap.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar enam hingga tujuh dapur umum yang logistiknya disuplai langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
Adapun dapur umum yang dikelola ini bersifat fleksibel, menyesuaikan perkembangan kebutuhan di lapangan. Menu makanan yang disajikan dapur umum lapangan meliputi nasi, mi goreng, telur, sarden, hingga nasi goreng.
Penyaluran dilakukan berdasarkan permintaan dan kondisi wilayah terdampak, tidak selalu tiga kali sehari, guna menjaga efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran.
Erny menegaskan koordinasi dengan BPBD terus dilakukan agar distribusi logistik tidak saling tumpang tindih.
“Kami selalu berkoordinasi supaya tidak terjadi overlap. Jika terlihat ada stok menumpuk, itu biasanya karena masih menunggu jadwal distribusi ke lokasi,” pungkasnya. (nurul octaviani)
