BANJARBARU, dnusantarapost.com – Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di pasaran, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang dikoordinasikan langsung oleh Kepala Bapanas, Amran Sulaiman.
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Satgas Pengendalian Harga Beras Provinsi Kalsel digelar pada Selasa (21/10/2025), dipimpin oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani,
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Perum Bulog Wilayah Kalsel, Dinas Perdagangan, DPMPTSP, Ditreskrimsus Polda Kalsel, serta perwakilan pelaku usaha beras.
Rachmi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya di tingkat pedagang grosir dan eceran.
“Sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang harus terus dilakukan agar mematuhi ketentuan HET, baik untuk beras medium maupun premium. Pedagang juga perlu diberikan pemahaman tentang aturan label kemasan,” ujarnya.
Bapanas menetapkan HET beras berbeda berdasarkan wilayah:
Zona 1 (Lampung, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, NTB, Sulawesi): Premium Rp14.900/kg, Medium Rp13.500/kg, SPHP Rp12.500/kg
Zona 2 (Sumatera, NTT, Kalimantan kecuali Lampung & Sumsel): Premium Rp15.400/kg, Medium Rp14.000/kg, SPHP Rp13.100/kg
Zona 3 (Maluku & Papua): Premium Rp15.800/kg, Medium Rp15.500/kg, SPHP Rp13.500/kg
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol M. Gafur Aditya H. Siregar selaku Kepala Satgas Daerah, menegaskan pihaknya akan mengintensifkan pengawasan harga di seluruh kabupaten/kota.
“Kami telah menginstruksikan Satgas Pangan di Polres jajaran untuk turun langsung ke pasar-pasar. Pengawasan dilakukan selama sepekan dan hasilnya akan dievaluasi,” jelasnya, Jumat (24/10/2025).
Sejak Selasa (22/10), tim Satgas telah melakukan pengecekan harga di sejumlah daerah, antara lain Tanah Laut, Banjarbaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Kegiatan serupa akan diperluas ke wilayah lainnya guna memastikan harga beras tetap stabil dan sesuai ketentuan pemerintah. (nurul octaviani)
